Pakar UTA ’45: Arogansi Elite Politik & Aparat Hanya Memperdalam Jurang Sosial

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Tragedi meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, usai dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8), terus menuai sorotan.

Pengamat hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta, Rudyono Darsono, menilai kasus ini harus diungkap secara menyeluruh. Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti di level anggota lapangan semata.

“Harus jelas siapa penyusun rencana pengamanan, siapa komandan lapangan, dan siapa pemberi perintah. Jangan hanya mengkambinghitamkan pelaksana yang sekadar menjalankan instruksi,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

Rudy menegaskan, jika pola penyelidikan masih setengah hati, maka perbaikan moral dan mental di tubuh Polri tidak akan pernah tercapai. “Dalam satuan komando, bukan anak buah yang salah, melainkan komandannya yang bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga menyoroti kemarahan publik yang memuncak setelah peristiwa ini. Menurutnya, tewasnya Affan menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap polisi yang dinilai sering menyalahgunakan wewenang.

“Polri seharusnya pelindung rakyat, bukan sebaliknya. Inilah yang harus dibenahi,” tegas Rudy.

Lebih jauh, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reset besar-besaran terhadap institusi Polri agar kembali ke fungsi dasarnya: menjaga keamanan dan ketertiban, bukan menjalankan tugas berlebih di luar mandat.

Terkait aksi demonstrasi soal gaji dan tunjangan DPR yang turut memicu kericuhan, Rudy menyebut akar masalahnya terletak pada kemiskinan dan ketimpangan. Sikap elitis DPR, gaya hidup mewah, hingga komentar arogan anggota dewan, menurutnya, justru memperbesar jurang dengan rakyat.

“DPR seharusnya menjadi pengawas eksekutif dan yudikatif, sekaligus menjadi pengajar bagi publik tentang etika berpolitik. Bukan justru bagian dari masalah,” tandasnya.

Editor : Hasiholan Siahaan