Stop Old Money! Anagata Minta Mitra Peternakan MBG Harus Jangkau Pelaku Usaha Kecil

JAKARTA, iNewsTangsel.id -  Anagata Nusantara Institute menyambut baik rencana pemerintah membangun peternakan ayam secara masif di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diluncurkan pada Januari 2026.

Program MBG telah mendorong lonjakan permintaan bahan pangan secara signifikan, termasuk daging ayam dan telur sebagai sumber protein utama bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah memperkirakan kebutuhan tahunan program ini mencapai 1,1 juta ton ayam pedaging dan 700 ribu ton telur.

Baca Juga

41 Juta Penerima Manfaat: MBG Jadi Fondasi Baru Keamanan Gizi Nasional

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berencana menggelontorkan investasi sebesar Rp20 triliun guna membangun sentra-sentra peternakan modern di berbagai daerah. Namun model pelaksanaan proyek tersebut perlu diarahkan agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami melihat sebaiknya proyek besar ini tidak dikerjakan sendiri oleh pemerintah, melainkan diserahkan atau libatkan kepada koperasi dan sektor swasta agar ekonomi masyarakat semakin berdaya,” kata Fadly Zikry, Founder Anagata Nusantara Institute dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurut Fadly, pemerintah sebaiknya berperan sebagai off-taker, yakni pihak yang membeli hasil produksi dari peternakan ayam dan telur yang dikelola koperasi dan pelaku usaha rakyat. Dengan demikian, UMKM akan terlibat langsung dalam rantai pasok pangan nasional dan memperoleh manfaat ekonomi dari keberlangsungan program MBG.

“Kalau pemerintah menjadi pembeli hasil produksi, sementara koperasi dan UMKM yang mengelola, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Ini juga sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo. Dengan begitu, negara memastikan pasokan pangan tetap stabil, sementara masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan produksinya,” lanjut Fadly.

Model seperti ini bukan hanya efisien, tapi juga adil. Ia memperluas kepemilikan ekonomi rakyat, sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional dari bawah.

Selain itu Fadly juga mengingatkan pentingnya pencegahan dini penggunaan anggaran tepat guna, agar anggaran Rp20 triliun untuk peternakan ayam ini tidak menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga

Tingkatkan Keamanan dan Higienitas, Dinkes Tangerang Gelar Bimtek MBG untuk 1.000 Penjamah Pangan

“Rp20 triliun adalah angka besar. Dan di negeri kita, setiap angka besar selalu berisiko bocor jika tidak diawasi dengan serius. Karena itu, saya menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat guna dan transparan. Jangan sampai dana untuk memberi makan anak-anak bangsa justru menjadi ladang korupsi baru bagi oknum tak bertanggung jawab. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah tersalurkan pada infrastruktur, pelatihan, dan pemberdayaan peternak,” terang Fadly.

Fadly juga menekankan pentingnya memastikan agar mitra pelaksana proyek tidak hanya berasal dari kalangan usaha besar atau masih lingkaran elite, melainkan juga dari pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) yang selama ini masih minim dukungan. Keterlibatan UMKM diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah.

“Program ini memiliki potensi ganda, bukan hanya menyediakan bahan pangan bergizi bagi anak bangsa, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Karena itu, desain implementasinya harus pro-UMKM dan koperasi,” tegas Fadly.

Dengan kebutuhan logistik dan pasokan yang besar, Fadly menilai kolaborasi pemerintah, koperasi, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.

“Saya percaya, MBG bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi rakyat, jika dikelola dengan benar. Dari ayam dan telur, kita bisa membangun kemandirian pangan. Dari dapur-dapur sekolah, kita bisa membangun rantai ekonomi baru yang berpihak kepada rakyat kecil. Dan dari program bergizi, kita bisa menumbuhkan bangsa yang tidak hanya sehat tubuhnya tapi juga kuat ekonominya,” ungkap Fadly.

Sebelumnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNA AD) akan mengembangkan peternakan ayam petelur dan lahan pangan produktif untuk mendukung penyediaan bahan baku program MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang juga Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan dukungan TNI AD merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga pasokan pangan untuk program prioritas pemerintah tersebut.

Baca Juga

Banten Perkuat Keamanan dan Kesehatan Pangan Lewat Bimtek Penjamah Pangan BGN

Menurut Fadly, dukungan ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya program gizi, tapi sebuah gerakan nasional. Sebuah orkestrasi besar yang melibatkan pemerintah, lembaga, dan masyarakat. “Namun, seperti orkestra mana pun, keindahannya tergantung pada harmoni. Jika semua memainkan nada masing-masing tanpa arah bersama, suara yang lahir bukanlah simfoni, melainkan kebisingan,” kata Fadly.

Saat ini terdapat 14.299 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dengan sekitar 40 juta penerima manfaat, dari pelajar hingga anak balita. Menurut laporan Kementerian Kesehatan, dari 14 ribu lebih SPPG di seluruh Indonesia, baru 1.218 SPPG yang telah mendapat sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Banyak dapur MBG belum memenuhi standar karena masih ditemukan bakteri E. coli dalam air dan belum terpenuhinya persyaratan fisik.

Nanik mengatakan BGN dan Kementerian Kesehatan akan segera membahas penyempurnaan 19 SOP tersebut agar dapur-dapur yang ditutup sementara bisa kembali beroperasi. Program MBG ditargetkan menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026, yang mencakup siswa, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Usulan Kementerian Sosial untuk memberikan MBG kepada kelompok lansia dan difabel juga telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Target sasarannya selanjutnya, menurut Presiden juga perlu menyasar masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar