Usai Sebut Wali Kota Bisa Terancam Pidana 4 Tahun, Menteri LH Cap Tangsel Kota Terkotor Indonesia

JAKARTA, iNewsTangsel - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Tangerang Selatan termasuk salah satu kota terkotor di Indonesia berdasarkan penilaian Adipura. Predikat serupa diberikan pada Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten.

Hanif menjelaskan temuan ini muncul dari proses evaluasi Anugerah Adipura yang sedang berlangsung. 

Baca Juga

Menteri LH Ultimatum Wali Kota Tangsel: Gagal Atasi Sampah, Ancaman Penjara 4 Tahun!

"Dari sini ditemukan posisi Tangsel, Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masih masuk kota kotor," ungkap Menteri Hanif, Senin (5/1/2026). 

Menteri Hanif menekankan perlunya upaya serius dari ketiga wilayah tersebut untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan. Penghargaan Adipura memiliki empat kategori, termasuk Predikat Kota Kotor sebagai tingkatan terendah.

Hanya tiga kabupaten/kota di Indonesia yang berpotensi meraih Adipura Kencana sebagai yang terbersih. Hanif menambahkan, "Kami akan melakukan penilaian secara terbuka pada Februari 2026."

Baca Juga

Peringatan Keras KLH: Sanksi Menanti Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumut!

Hanif sebelumnya mengancam proses pidana terhadap Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie terkait penutupan TPA Cipeucang. Ia mengatakan, "Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang 18/2008, sampah merupakan tanggung jawab Wali Kota," dengan ancaman minimal empat tahun penjara.

Meski sedang mendalami konteks hukum, Hanif menegaskan aturan tidak boleh diabaikan. Ia menyatakan, "Meskipun kami berteman dengan Pak Wali Kota, tetapi dasar hukum tetap harus dilakukan."

Pemkot Tangsel menetapkan status darurat sampah sejak 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Kepala Bagian Hukum Setda Tangsel Ita Kurniasih mengungkapkan, "Berdasarkan ini telah dibentuk Satgas Penanggulangan Sampah terdiri dalam beberapa bidang kerja."

Baca Juga

Biang Keladi Banjir, Menteri LH Cabut Semua Izin Lingkungan 8 Perusahaan di Sumatera

Satgas tersebut mencakup pengelolaan sampah, perubahan perilaku masyarakat, serta penegakan hukum. Langkah ini diambil untuk mengatasi tumpukan sampah akibat krisis TPA Cipeucang dan mempercepat pemulihan lingkungan.

Editor : Aris