55,1 Juta Porsi MBG per Hari, Pemerintah Diminta Perketat Tata Kelola

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai intervensi gizi berskala besar dengan menjangkau 55,1 juta penerima manfaat per hari, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah dua tahun. Pemerintah menargetkan program ini mampu menekan angka stunting sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih menghadapi persoalan serius pada aspek tata kelola dan rantai pasok. Ketergantungan pada skema pengadaan berskala besar tanpa integrasi kuat dengan pangan lokal berisiko membebani fiskal sekaligus menggerus dampak ekonomi daerah.

Baca Juga

Program Makan Bergizi Gratis di Bogor Raya, Ujian Serius untuk Gizi Anak-Anak

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai MBG sebagai kebijakan progresif, namun implementasinya belum sepenuhnya terukur. “Konsepnya revolusioner, tetapi evaluasi satu tahun pelaksanaan masih minim. Tanpa perbaikan tata kelola, efektivitas anggaran sulit diukur,” ujarnya.

Dari sisi kesehatan, dr. Agus Triwinarto, SKM., MKM, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan, menegaskan pemanfaatan pangan lokal penting untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program. “Keragaman pangan lokal dengan pengawasan keamanan pangan yang ketat akan memastikan MBG benar-benar memenuhi kecukupan gizi,” katanya.

Selain itu, Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan, Yuni Zahraini, SKM, MKM, menegaskan fokus MBG berada pada kelompok paling rentan. “Intervensi gizi difokuskan pada remaja putri, ibu hamil, dan balita. MBG diharapkan menggantikan satu porsi makan berkualitas, terutama dengan kandungan protein hewani,” ujarnya.

Baca Juga

Agar Tak Bosan, Siswa Bisa Usulkan Menu MBG

Namun, efektivitas MBG dinilai sangat bergantung pada konsistensi pengawasan keamanan pangan, higienitas, keragaman menu lokal, serta ketepatan sasaran. "Tanpa evaluasi tata kelola yang tegas hingga tingkat pelaksana, MBG berisiko menjadi program simbolik, bukan instrumen strategis pembangunan generasi emas Indonesia 2045," tegas Yuni.

Editor : Hasiholan Siahaan