Perusahaan Baja Tangerang Terancam Gulung Tikar, Menteri Purbaya Temukan Tunggakan Pajak Rp500 M

TANGERANG, iNewsTangsel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua perusahaan besar pengelola baja di Kawasan Milenium, Kabupaten Tangerang. Langkah tegas ini diambil pemerintah untuk menagih kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sengaja diabaikan oleh PT PSM dan PT PSI dengan potensi nilai mencapai Rp500 miliar.

Purbaya menegaskan bahwa sidak ini merupakan peringatan keras bagi seluruh pelaku industri agar tidak lagi berupaya melakukan manipulasi pajak di Indonesia. "Ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu; jangan melakukan hal seperti ini lagi, kita tidak bisa disogok," tegas Purbaya usai giat di Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga

Anak Buah Ditangkap KPK, Menteri Purbaya: Bagus untuk Shock Therapy Pegawai Pajak

Kedua perusahaan tersebut diketahui dimiliki oleh investor asing dan dalam negeri dengan modus menjual produk baja langsung ke klien secara tunai. Praktik transaksi tunai ini sengaja dilakukan untuk memutus mata rantai pelaporan keuangan sehingga perusahaan terhindar dari kewajiban pembayaran PPN kepada negara.

Pemerintah secara konsisten akan terus mengejar perusahaan-perusahaan nakal demi memulihkan kebocoran anggaran yang seharusnya masuk ke kas negara. "Dengar-dengar informasi kami terima ada potensi sampai Rp500 miliar dari kedua perusahaan ini, jadi nilainya cukup besar," ungkap Purbaya. 

Dalam tinjauan langsung ke lokasi, Purbaya menyoroti kondisi fisik pabrik yang terlihat kumuh dan tidak terawat seolah-olah sedang mengalami kesulitan operasional. Namun, hasil audit lapangan menunjukkan fakta sebaliknya bahwa kapasitas produksi serta luas lahan perusahaan ini justru mencerminkan omzet yang sangat besar.

Pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan pajak demi menjaga stabilitas persaingan usaha di pasar domestik. "Kita harapkan mereka bayar pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan distorsi di pasar," tambah Purbaya. 

Kementerian Keuangan kini tengah menyisir daftar panjang pengemplang pajak dan telah mengantongi identitas sekitar 40 perusahaan lain yang memiliki kasus serupa. Total kerugian negara dari puluhan perusahaan tersebut diprediksi sangat fantastis karena setiap entitas bisa meraup pendapatan hingga Rp5 triliun per tahun.

Jika seluruh perusahaan ini patuh, negara diperkirakan bisa menyelamatkan pendapatan sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun yang selama ini hilang. Purbaya menegaskan bahwa tidak akan ada ruang aman bagi pengusaha yang ingin memperkaya diri dengan cara merugikan keuangan rakyat dan negara.
 

Editor : Aris