Di Tengah Isu Lingkungan, Kementan Perkuat Posisi Sawit di Pasar Global

JAKARTA, iNewsTangsel.id -Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pentingnya penguatan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebagai strategi utama menjaga daya saing industri sawit nasional di tengah tekanan isu global dan dinamika geopolitik. Apalagi, pasca banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 makin membuat narasi negatif terhadap sawit.

‎Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Kuntoro Boga Andri, mengungkapkan, dari datanya luas perkebunan sawit Indonesia mencapai 16,83 juta hektare pada periode 2025–2026. Industri ini juga menyumbang devisa nonmigas sekitar Rp440 triliun pada 2024 serta menyerap hingga 16 juta tenaga kerja.

Baca Juga

Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak Kunci Keberlanjutan Ekonomi

‎"Terbukti, sektor kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Industri ini menyumbang devisa lebih dari Rp500 triliun per tahun serta menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia," katanya dalam 1st International Environment Forum (IEF) 2026, Rabu (22/4/2026).

‎Dia menjelaskan, secara global, Indonesia memegang peranan penting dalam pasokan minyak nabati dunia. Produksi sawit nasional menyumbang sekitar 62 persen pasokan minyak sawit global dan lebih dari 54 persen dari total minyak nabati dunia.

‎"Tingkat produktivitasnya bahkan mencapai 5 hingga 10 kali lebih tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya," ucapnya. 

Baca Juga

Pemerintah Perluas Sertifikasi ISPO dari Hulu ke Hilir, Targetkan Industri Sawit Nasional Berkelanju

‎Dia menegaskan, lahan sawit bukan deforestasi karena para pelaku industri sawit wajib memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 yang mengatur sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

‎“ISPO bukan hanya instrumen kepatuhan, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia sekaligus menjawab kampanye negatif di pasar internasional,” kata Kuntoro.

‎Sementara itu, terkait banjir bandang di Sumatera, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof.  Sudarsono Soedomo menjelaskan, banjir bandang yang terjadi di Sumatera lebih dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem. Curah hujan saat itu mencapai 411 mm dalam waktu singkat dengan jumlah yang biasanya terjadi dalam 2-3 bulan.

Baca Juga

Palmex Indonesia 2025 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Digital untuk Industri Sawit Berkelanjutan

‎“Dalam kondisi hujan ekstrem seperti itu, bahkan hutan sekalipun memiliki keterbatasan dalam menahan limpasan air. Jadi, menyederhanakan penyebab banjir hanya pada sawit adalah keliru,” tegasnya.

‎Menurutnya, kesalahan dalam narasi umum yang menyatakan sawit sebagai penyebab tunggal terjadinya banjir menimbulkan banyak kerugian bagi para pelaku industri penopang devisa negara.

‎"Penyebaran informasi berbasis emosi hanya menghukum secara tidak proporsional, bisa salah sasaran, tidak menyelesaikan akar masalah, dan menurunkan kepercayaan publik. Banjir adalah fenomena sistemik, hutan penting tetapi tidak absolut. Kebijakan harus berbasis data dan hukum," pungkas Prof. Sudarsono.

Editor : Elva Setyaningrum