UIN Klaim Aset Sah Milik Negara, Ini Sebab ASN Datangi Madrasah Pembangunan

CIPUTAT, iNewsTangsel – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan penjelasan terkait kehadiran sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas keamanan di lingkungan Madrasah Pembangunan di tengah polemik status pengelolaan aset yang masih menjadi sorotan.

Pihak UIN menegaskan, kedatangan rombongan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau aset yang berdasarkan keputusan yang berlaku telah sah menjadi milik UIN. Kegiatan itu juga sekaligus menjadi bagian dari sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai status terbaru aset yang selama ini menjadi objek sengketa.

Baca Juga

Puncak Dies Natalis ke-23 FEB UIN Jakarta, Soroti Gaya Hidup Sehat dan Dukungan terhadap UMKM

Wakil Rektor II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Imam Subchi, mengatakan bahwa kehadiran ASN di lokasi bukan tanpa alasan. Menurutnya, sebagai pihak yang mengelola aset negara tersebut, UIN merasa perlu melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

"Terkait ASN yang datang ke lokasi, karena aset tersebut telah sah menjadi milik UIN, maka kami merasa perlu untuk meninjau lahan tersebut," ujar Imam Subchi, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, rombongan yang hadir terdiri dari ASN dan petugas keamanan yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengelolaan aset. Di antaranya Dekan Fakultas Tarbiyah yang secara ex officio menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Agama.

Baca Juga

Menag Yaqut Tegaskan UKT Tak Boleh Beratkan Mahasiswa

Menurut Imam, para pejabat yang hadir berasal dari berbagai unit kerja, termasuk Direktorat Hukum serta Biro Perencanaan dan Keuangan. 

Kehadiran mereka disebut semata-mata untuk melakukan peninjauan dan memberikan pemahaman terkait status aset yang telah ditetapkan.

Meski demikian, UIN menyayangkan terjadinya insiden yang muncul saat kegiatan berlangsung di lingkungan Madrasah Pembangunan. Pihak kampus menilai kejadian tersebut sebenarnya merupakan persoalan kecil yang kemudian berkembang menjadi polemik.

Baca Juga

Eksekusi Lahan Milik UIN di Ciputat Berlangsung Kondusif

"Sangat disayangkan ketika kami hendak meninjau lokasi yang kami anggap sebagai aset kami, terjadi insiden kecil yang kemudian dibesar-besarkan," katanya.

UIN juga membantah tudingan yang menyebut adanya keterlibatan pihak luar dalam kegiatan tersebut. Menurut pihak kampus, seluruh peserta yang hadir merupakan pegawai dan unsur internal UIN.

"Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada pihak dari luar yang kami libatkan. Semua yang hadir merupakan pegawai kami. Bahkan, yang saya dengar melakukan teriakan-teriakan justru oknum-oknum yang saya sendiri tidak mengetahui berasal dari mana. Saya menduga mereka adalah pihak dari luar," ujarnya.

Baca Juga

Raih Gelar Doktoral UIN Syarif Hidayatullah, Ketua PPUMI Munifah Ucapkan Rasa Syukur

Lebih lanjut, UIN menyebut sebelum kunjungan dilakukan, telah ada upaya musyawarah dan komunikasi dengan pihak terkait. Saat berada di lokasi, rombongan kampus juga melakukan diskusi dengan jajaran sekolah untuk menjelaskan perkembangan terbaru mengenai status aset tersebut.

Dalam pertemuan itu hadir sejumlah unsur sekolah, termasuk Prof. Dede, kepala sekolah, dan jajaran tata usaha. Kepada pihak sekolah, UIN menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan, aset yang selama ini menjadi objek sengketa kini berada di bawah pengelolaan UIN.

Selain menjelaskan status aset, UIN juga menyampaikan sejumlah konsekuensi administratif yang harus dipatuhi, terutama terkait pengelolaan keuangan dan administrasi kelembagaan.

"Kami menyampaikan kepada Kepala Sekolah agar memahami bahwa apabila nantinya terdapat transaksi keuangan maupun urusan administrasi, maka semuanya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jika tidak melalui mekanisme yang sah, maka dapat menimbulkan persoalan legalitas," jelas Imam.

Menurut UIN, sosialisasi tersebut penting dilakukan agar seluruh pihak memperoleh informasi yang sama dan memahami perkembangan terbaru terkait status aset. Langkah itu juga dinilai sebagai upaya mencegah munculnya kesalahpahaman di kemudian hari.

"Tujuannya agar seluruh pihak memahami situasi yang ada. Jika sosialisasi tidak dilakukan, bisa saja muncul anggapan bahwa mereka tidak mengetahui informasi tersebut," pungkasnya.

Editor : Aris