Dorong 100 Days Mission, BPOM Tekankan Pentingnya Ekosistem Kesiapsiagaan

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh memulai dari nol ketika menghadapi epidemi atau pandemi berikutnya.

Kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum krisis terjadi, mulai dari surveilans, identifikasi patogen, riset dan pengembangan vaksin, uji klinik, manufaktur, hingga evaluasi dan otorisasi regulatori.

Baca Juga

Rayakan HUT RI ke-81, Taruna Ikrar: WLA Jadi Kado BPOM untuk Indonesia Emas 2045

Pernyataan tersebut disampaikan Taruna dalam acara Table Top Exercise 100 Days Mission in Indonesia Project di JW Marriott, Jakarta.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, CEO Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Dr. Richard Hatchett, Deputy WHO Representative Dr. Tara Kessaram, serta para pemangku kepentingan di bidang kesehatan.

Taruna menceritakan bahwa pengalaman COVID-19 memberikan pelajaran penting tentang betapa berharganya setiap hari dalam situasi pandemi. Oleh karena itu, pencapaian target 100 Days Mission membutuhkan ekosistem terhubung yang siap bergerak cepat sejak penemuan patogen hingga vaksin tersedia bagi masyarakat.

Demi memperkuat ekosistem tersebut, BPOM mendorong adanya kolaborasi antara akademi, bisnis, dan pemerintah. Menurut Taruna, kesiapsiagaan berarti seluruh jalur regulasi, mekanisme, pengetahuan, sumber daya, dan jejaring sudah siap digunakan sebelum keadaan darurat datang. “Preparedness must start before Day One. Kita tidak boleh baru membangun sistem ketika krisis sudah datang,” tegas Taruna.

Baca Juga

‎DPR: 57 Persen Galon Guna Ulang Lewati Usia Pakai, Keselamatan Konsumen Terancam

BPOM sebenarnya telah menyiapkan berbagai langkah percepatan respons regulatori untuk kondisi darurat, seperti Emergency Use Authorization (EUA), accelerated and priority review, rolling submission, reliance, penilaian berbasis platform, percepatan proses terkait Good Manufacturing Practices (GMP), serta lot release. Meski begitu, Taruna mengingatkan agar proses percepatan tersebut sama sekali tidak memangkas standar kualitas. “Acceleration must never mean compromise. Proses regulasi dapat dipercepat, tetapi mutu, keamanan, dan khasiat tetap menjadi fondasi setiap keputusan,” ujarnya.

Status BPOM sebagai WHO Listed Authority (WLA) serta pengalamannya dalam evaluasi vaksin, otorisasi kedaruratan, pengawasan GMP, hingga lot release menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama regulatori di tingkat regional maupun global. Selain itu, BPOM juga melihat peluang besar untuk membangun kapasitas kelembagaan sebagai Center of Excellence for Artificial Intelligence (AI) in Drug and Vaccine Regulation seiring dengan pesatnya transformasi regulasi berbasis sains dan data.

Sebagai penutup, Taruna merangkum tiga pesan utama dalam menghadapi ancaman pandemi di masa depan, yaitu kesiapsiagaan harus dimulai sebelum hari pertama, percepatan tidak boleh berarti kompromi, dan kesiapsiagaan harus diuji sebelum benar-benar dibutuhkan. Melalui sinergi erat antara BPOM, Kementerian Kesehatan, CEPI, WHO, akademisi, industri, serta mitra nasional dan internasional, ia optimistis program 100 Days Mission dapat menjelma menjadi kemampuan nyata Indonesia dalam merespons krisis kesehatan secara cepat, terkoordinasi, dan tetap mengutamakan mutu serta keamanan.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar