OJK Atur Finfluencer, Ada Tenggat 4 Desember 2026 yang Wajib Diperhatikan!

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Maraknya informasi keuangan di media sosial menjadi tantangan bagi pelindungan konsumen di tengah tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Penguatan kompetensi financial influencer (finfluencer) dinilai penting untuk menekan risiko informasi menyesatkan yang dapat memicu kerugian finansial.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama International Association of Registered Financial Consultants (IARFC) Indonesia mengembangkan Program Verified Finfluencer untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan di ruang digital. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Tren Investasi Kripto Naik, Kepatuhan Regulasi Jadi Kunci Kepercayaan

Program ini juga merespons Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan, termasuk transparansi, penyampaian risiko, serta batasan edukasi, pemasaran, dan rekomendasi produk keuangan.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, mengatakan peningkatan kompetensi penyampai informasi harus berjalan seiring dengan perluasan akses layanan keuangan digital.

“Kami ingin membangun kepercayaan yang menjadi fondasi bagi pemanfaatan fintech secara aman, bijak, dan produktif,” ujar Firlie.

‎OJK Minta Industri Fintech Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen

Wakil Ketua Umum IV AFTECH, Claudia Kolonas, menjelaskan program tersebut mencakup tiga bidang kompetensi, yakni perencanaan keuangan dasar, produk keuangan dan investasi digital, serta kode etik dan regulasi penyampai informasi.

“Peserta dibekali kemampuan untuk menjelaskan karakteristik produk, manfaat, biaya, dan risiko secara berimbang,” kata Claudia.

Finfluencer yang memenuhi persyaratan kelulusan akan tercantum dalam katalog yang dapat digunakan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) sebagai referensi dalam memilih mitra pemasaran.

OJK Soroti Tren Tokenisasi Aset, Pasar Global Tembus Rp563 Triliun

President & Chairman IARFC Indonesia, Aidil Akbar Madjid, menegaskan bahwa proses verifikasi harus didukung standar penilaian yang jelas dan penerapan kode etik.

“Tujuannya, agar para penyampai informasi (finfluencer) dapat memberikan pesan yang baik, benar dan bertanggungjawab, serta menjaga agar tidak terjadinya misinformasi yang bisa merugikan masyarakat dan PUJK,” ujar Aidil.

Urgensi penguatan kompetensi tersebut terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan baru mencapai 69,57 persen.

OJK Catat Transaksi Kripto Rp482 Triliun, Investor Tembus 20 Juta

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai. Informasi di media sosial pun menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar masyarakat mampu memahami manfaat, biaya, dan risiko produk keuangan.

Berdasarkan ketentuan OJK yang disebutkan dalam keterangan AFTECH, kerja sama pemasaran yang telah berjalan wajib disesuaikan dengan POJK 6/2026 paling lambat 4 Desember 2026.

Program Verified Finfluencer akan berlangsung dalam kerangka kerja sama selama tiga tahun. Sertifikasi ini berfokus pada kompetensi penyampai informasi, bukan izin memberikan rekomendasi investasi personal ataupun jaminan regulator terhadap produk tertentu.

OJK Catat Industri Pindar Tumbuh 25,52 Persen, Pengelolaan Risiko Makin Diperketat

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 yang dimulai pada 11 November, dengan salah satu fokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Editor: Hasiholan Siahaan