JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ribuan anggota Syarikat Islam akan mengadakan Silaturahmi dan Pengajian Nasional dalam rangka merayakan Milad yang ke-118. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, dengan tema "Meneguhkan Peran Syarikat Islam Dalam Membangun Bangsa".
Menurut Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono, acara Silaturahmi dan Pengajian Nasional ini diharapkan dihadiri oleh sekitar 50 ribu anggota Syarikat Islam yang berasal dari seluruh Indonesia.
Ferry menjelaskan bahwa kegiatan ini juga akan menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang semakin memanas. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap fenomena politik yang destruktif, penyebaran berita palsu (hoax), dan praktik politik uang yang sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
Sementara itu, Ketua Umum Syarikat Islam, Prof. Hamdan Zoelva, menghimbau kepada para peserta dan pendukung pemilu agar berperilaku politik dengan beradab dan lebih mengutamakan adu gagasan yang bersifat konstruktif demi kemajuan bangsa.
Dia juga menekankan pentingnya penyelenggara pemilu untuk bekerja secara independen, imparsial, dan profesional sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Begitu juga, aparat negara seperti TNI, POLRI, dan ASN diminta untuk menjaga netralitas mereka. Bagi Syarikat Islam, pemilu harus menjadi momentum untuk menciptakan persatuan umat dan memastikan pemilu yang berkualitas dan damai.
Selain membahas isu pemilu, Hamdan Zoelva juga mencatat bahwa penegakan hukum saat ini menjadi perhatian serius. Ia menekankan bahwa hukum seharusnya diterapkan secara imparsial dan berlaku untuk semua orang dengan prinsip keadilan, tanpa memihak kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu dan mengikuti prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan.
Selanjutnya, Hamdan Zoelva menyoroti krisis pangan dunia yang dipicu oleh perubahan iklim, dengan 22 negara telah membatasi ekspor bahan makanan. Di dalam negeri, kondisi kemarau juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan pangan. Oleh karena itu, Hamdan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan ketersediaan pangan.
Terakhir, Hamdan Zoelva membahas konflik agraria sebagai akibat dari kebijakan pembangunan ekonomi, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Ia mendesak pemerintah untuk memperlakukan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memberikan hak mereka untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Pendekatan dialog dengan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, dianggap kunci dalam menghormati hak mereka.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
