"Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 10 Ayat 1 huruf (d) dan Ayat 2 berikut Penjelasannya, sudah jelas bahwa tindak lanjut Putusan MK itu dilakukan oleh DPR atau Presiden untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Maka setelah adanya Putusan MK Nomor 90, maka harus ada tindak lanjut dari DPR atau Presiden. Jika tidak ada tindak lanjut, maka ada kekosongan hukum," terang Sunandiantoro.
Anehnya, kata Sunandiantoro, KPU secara serta merta menyalahgunakan wewenangnya pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan membuat Surat Edaran kepada pimpinan Parpol untuk mempedomani Putusan MK.
"Lalu dasar hukum KPU melakukan ini apa? Akhirnya dalam hal ini KPU tidak menggunakan prinsip berkepastian hukum," tegasnya.
Tidak hanya itu, terkait dengan perubahan PKPU nomor 23 tahun 2023, KPU bisa melakukan perubahan PKPU tersebut sedangkan Putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden.
"Lalu dasar hukumnya apa? Sementara di UU Nomor 12 tahun 2011 tidak ada wewenang dan tugas KPU untuk menindaklanjuti Putusan MK," ungkap Sunandiantoro.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
