JAKARTA, iNewsTangselid - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar acara Pelepasan dan Pembekalan kepada 1500 Pekerja Migran Indonesia Skema G to G Korea Selatan dan Jerman. Acara dihelat di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat Senin (8/1/2023).
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut pelepasan ribuan pekerja migran kali ini adalah merupakan momentum baik di awal 2024, sebab acara itu dihadiri langsung perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini awal yang baik karena kita melakukan pelepasan dihadiri oleh rekan-rekan dari BPK,” kata Benny.
Kehadiran BPK dalam acara itu lanjut Benny sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran oleh BP2MI. Benny bilang, lembaga yang ia pimpimpin tak hanya berkutat pada masalah tanggung jawab perlindungan kepada para pekerja migran, namun pengelolaan anggarannyapun mesti juga mesti dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Kita ingin menyampaikan kepada rekan-rekan BPK bahwa sesen pun uang rakyat kami pertanggung jawabkan dalam hal tidak hanya perlindungan tetapi tentu juga penempatan,” ucapnya.
Adapun, Benny juga juga memamerkan beberapa pencapaian BP2MI selama masa kepemimpinannya. Dia mengklaim sejak dipimpin dirinya BP2MI terus mengalami berbagai kemajuan, salah satunya adalah peningkatan permintaan tenaga kerja Indonesia dari berbagai negara.
“Korea misalnya dulu sebelum saya memimpin BP2MI itu hanya mentok di angka 7000 per tahun, tapi ini kan perubahan besarnya kemudian mendekati angka 12.000 per tahun,” tuturnya.
Melihat progres yang menjanjikan Benny mendorong pemerintah untuk terlibat aktif membantu pihaknya, dia berharap ke depanya pemerintah bisa melobi negara-negara penerima PMI untuk membuka sektor lain, sebab saat ini para PMI yang dikirim ke sana hanya fokus ke beberapa bidang saja, salah satunya adalah manufaktur. Benny berharap ke depan para PMI juga dapat merambah bidang lain, seperti pertanian hingga kesehatan .
Kita tidak hanya ingin peningkatan itu saja, tapi juga sektor-sektor pekerjaan lainnya ini adalah tugas Negara untuk melakukan diplomasi dengan negara penempatan, misalnya Korea, jangan hanya manufaktur, tetapi bagaimana sektor logistik,sektor pertanian, hospitality dan seterusnya. nah ini harus dibuka di negara-negara penempatan,” pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait