Pemateri diskusi lainnya, DR. Maruarar Siahaan, SH, MH mengakui bahwa kondisi saat ini menunjukkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia susah dipercaya. Menurutnya, pemerintahan sekarang terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun lupa dengan sistem hukum dan peradilan yang ada.
"Kondisi ini tentunya menuntut kesadaran kita sebagai bangsa untuk memperbaikinya," ujarnya.
Sementara itu, pembicara diskusi lainnya DR. Charles Simabura, SH, MH secara tegas menyatakan bahwa DKPP harus bertindak tegas sebagai lembaga negara.
"Peringatan Keras Terakhir yang kedua kalinya menunjukkan DKPP tidak tegas. Setidaknya sanksi berikutnya adalah pemberhentian sementara atau tetap," kata Charles.
Pendapat lain disampaikan Prof. Ikrar Nusabakti, Ph.D bahwa jika pemilu 2024 hasilnya tidak legitimate, yang ada dalam pikiran adalah bagaimana sebuah pemerintahan bisa terjadi atau bisa berjalan dengan baik.
"Legitimasi pemerintahan itu bukan hanya menentukan siapa pemimpinnya, tetapi kemenangan dalam pemilu itu apakah diterima oleh masyarakat atau tidak," urainya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
