DENPASAR, iNewsTangsel.id - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan paparan perkembangan proses pembangunan proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dihadapan Komisi VI DPR RI pada saat Kunjungan Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR untuk Evaluasi Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dan Ketahanan Energi di The Meru Sanur, Bali.
Kegiatan ini menghasilkan salah satu rekomendasi dari anggota komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih yaitu untuk segera melakukan relokasi Kapal non-tuna di Pelabuhan Benoa.
Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Benoa, Bali ini diharapkan mampu mengintegrasikan semua sektor. Tidak hanya sebagai pelabuhan untuk bisa menampung kapal pesiar dan yacht, namun dapat juga sebagai salah satu destinasi baru pariwisata di Bali, khususnya wisata bahari.
“Kita ingin membangun sebuah kawasan yang menjadi destinasi wisata baru, tempat orang datang. Nanti mereka bisa ke mana saja (di Bali). Bukan hanya untuk mampir mengisi bahan bakar dan buang sampah (kapal yang berlabuh), tapi mereka menikmati keindahan alam Bali yang sudah terkenal di dunia internasional. Nah, mereka nanti bisa tinggal 10 hari atau sebulan di sini," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.
Selanjutnya, Gde Sumarjaya Linggih, menekankan pentingnya peningkatan baik kapasitas maupun kualitas fasilitas penunjang ekosistem wisata internasional yang baik di Bali. Sehubungan dengan itu, Gde meminta Pelindo, Kementerian BUMN bersama dengan kementeriaan KKP untuk dapat segera merekolasi kapal-kapal non-tuna yang sedang labuh/bersandar di Pelabuhan Benoa, utamanya kapal-kapal ikan dan cumi yang sudah tidak beroperasi guna mendukung desain pembangunan BMTH, dan peningkatan keamanan serta keselamatan bagi wisatawan.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
