JAKARTA, iNewsTangsel.id - Langkah politik I Gde Sumarjaya Linggih atau Demer menuju kursi Ketua DPD I Partai Golkar Bali tengah mendapat sorotan. Nama anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu dikaitkan dengan proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 yang tengah diselidiki aparat penegak hukum karena dinilai merugikan negara.
Demer disebut sempat menjabat sebagai Komisaris di PT Energi Kita Indonesia (EKI), perusahaan yang mendapat penunjukan langsung dari Kementerian Kesehatan untuk proyek pengadaan APD pada masa awal pandemi. Saat ini, Direktur Utama PT EKI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara posisi hukum Demer belum mengalami perkembangan.
Sorotan publik meningkat setelah aktivis antikorupsi, Gede Angastia atau Anggas, melaporkan dugaan keterlibatan Demer ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Komisi III DPR RI, serta ke internal Partai Golkar. Dalam keterangannya, Anggas menyoroti peran Demer sebagai pimpinan Komisi VI DPR yang juga pernah menjabat komisaris di perusahaan yang menerima proyek strategis tanpa proses tender terbuka.
Dokumen yang diklaim dimiliki Anggas menyebutkan, "Demer masih menjabat sebagai komisaris saat proses penunjukan proyek berlangsung" ujarnya. Laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mencatat adanya kerugian negara hingga Rp319 miliar dalam proyek tersebut, terutama karena harga yang tidak wajar dan pelanggaran prosedur. PT EKI dan mitranya, PT YS, juga diduga belum memiliki izin penyalur alat kesehatan (IPAK) saat proyek dilaksanakan.
Selain Demer, Agung Bagus Pratiksa Linggih yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Bali, juga turut disebut dalam laporan tersebut. Dugaan keterlibatan keduanya dinilai menjadi bagian dari dinamika hubungan antara politik dan bisnis di tingkat daerah.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
