JAKARTA, iNewsTangsel.id - Profesor Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis, mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akhir-akhir ini sering melakukan revisi undang-undang tanpa urgensi yang jelas.
Romo Magnis menyatakan bahwa jika DPR terlalu sejalan dengan eksekutif, hal ini bisa merusak demokrasi di Indonesia.
"Contohnya sekarang, tinggal beberapa bulan lagi mereka cepat-cepat memasukkan undang-undang yang bermasalah dan tidak didiskusikan, itu tidak benar," kata Romo Magnis dalam diskusi publik bertema "Hukum Sebagai Senjata Politik", di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
"Menurut saya, itu berarti demokrasi akan berakhir. Jika suatu pemerintah didukung oleh hampir semua partai, maka eksekutif bisa berbuat apa saja," tambahnya.
Romo Magnis juga menyoroti DPR yang jarang mengkritik banyaknya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh pemerintah.
Ia khawatir jika partai-partai mudah diadopsi oleh pemerintah, maka tindakan korupsi oleh pejabat akan terus berlangsung. "Saya khawatir korupsi akan terus berlanjut jika partai-partai mudah diadopsi oleh pemerintah. Lalu, kita akan kemana? Saya khawatir partai-partai akan dibeli oleh pemerintah, tentu saja pemerintah membutuhkan dukungan di DPR," ujar Romo Magnis.
Di sisi lain, Romo Magnis juga berpendapat bahwa dalam konteks reformasi, Indonesia sebenarnya telah berhasil dalam menyatukan pandangan dan keberagaman. Namun, menurutnya, Indonesia masih belum berhasil memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sudah mengakar.
"Yang tidak berhasil adalah mewujudkan tuntutan mahasiswa untuk memberantas KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih saja ada, itu adalah kegagalan," kata Romo Magnis.
"Negara masih saja korup. Korupsi terus masuk, ketidakadilan semakin nyata. Kita tidak bisa membangun negara yang aman jika tidak ada keadilan," lanjutnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
