Dia menjelaskan, secara sengaja KPK ingin agar perguruan tinggi juga ikut dalam proses pemberantasan korupsi. Musababnya, dalam Undang-Undang KPK disebutkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sementara, tutur Pahala, KPK merasa elemen masyarakat yang perannya masih belum optimal adalah perguruan tinggi. Untuk itu, pimpinan KPK meminta secara khusus agar SPI 2024 harus melibatkan perguruan tinggi sebagai pelaksana dengan segala kompleksitasnya.
“Kita ingin universitas tahu dulu korupsi itu apa yang paling sering. Kalau sudah tahu apa, kemudian bisa merumuskan jalan keluarnya,” tegas Pahala.
Dia menekankan, kerja sama KPK dengan 41 perguruan tinggi dalam pelaksanaan SPI 2024 tentu akan membantu KPK dalam menyebarkan informasi terkait upaya pencegahan korupsi dan dalam rangka memetakan risiko korupsi di berbagai instansi termasuk di daerah. Dalam konteks ini pula, dari 41 perguruan tinggi pelaksana SPI 2024 sebagian besar berasal dari berbagai daerah.
“Pemerintah Daerah di Indonesia itu sangat banyak, 540 jumlahnya. Kalau ada pemerintah daerah bertanya terkait dengan capaian skor SPI, sangat sulit menjelaskan satu per satu. Untuk itu, kita dorong universitas dari berbagai daerah untuk terlibat, sediakan orang yang secara serius paham terkait dengan SPI. Nanti kita minta pemda untuk menghubungi universitas pengampunya,” tandas Pahala.
Daftar 41 Perguruan Tinggi. Infografis: Sabir Laluhu.
Abdul Haris menuturkan, kerja sama KPK dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan SPI 2024 merupakan pilar penting dalam membentuk tata kelola institusi, termasuk untuk mendidik mahasiswa yang berkarakter. Haris berharap, kerja sama ini bisa terus terjalin dan semakin intens di masa yang akan datang. Tujuannya, agar saling jaga antarpara pihak dalam membantu dan mendorong literasi dan akuntablitas lembaga publik khususnya perguruan tinggi.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
