Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar menyatakan, pihaknya menyambut baik penandatanganan PKS antara KPK dengan UIN Jakarta dan 40 perguruan tinggi lainnya tentang penyelenggaraan SPI 2024. Kerja sama ini adalah bagian penting dari bentuk keterlibatan dan partisipasi aktif perguruan tinggi di Tanah Air dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi termasuk di dalamnya pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab dari semua kalangan termasuk perguruan tinggi.
Bagi Asep, pelaksanaan SPI 2024 sangatlah penting guna mengukur sejauh mana tingkat integritas maupun kerawanan dan risiko korupsi di lingkungan instansi publik dari tingkat pusat hingga daerah. Di antaranya mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten), hingga BUMN. Asep menuturkan, data KPK menunjukkan bahwa indeks integritas nasional 2023 berdasarkan hasil SPI 2023 berada di angka 70,97 (dari skala 0-100), menurun dari capaian 2022 dengan skor 71,94 dan dari capaian 2021 dengan skor 72,4.
“Kami dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu pelaksana dari penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas 2024 tentu berharap indeks integritas nasional untuk tahun 2024 ini akan meningkat. Semoga juga hasil dari Survei Penilaian Integritas 2024 bisa tetap dipergunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk pencegahan korupsi dan perbaikan layanan publik,” ujar Asep kepada iNewsTangsel.id, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Rekomendasi Taktis dan Konstruktif
Berdasarkan dokumen KPK, pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dimulai pada 29 Juli 2024 yang dilakukan secara daring dan tatap muka. SPI 2024 akan melibatkan 640 lembaga publik baik kementerian, lembaga, BUMN, hingga lebih dari 540 pemerintah daerah baik provinsi, kota, dan kabupaten. SPI 2024 akan menjaring lebih dari 500.000 responden mulai dari kalangan internal instansi (pegawai), eksternal (pengguna layanan termasuk vendor pengadaan barang dan jasa), dan narasumber ahli (ekspert). Para responden yang disasar itu sebagai bentuk partisipasi publik dalam memberikan masukan kepada instansi atau para pemangku kepentingan (stakeholders) guna melakukan pencegahan korupsi berbasis data dan fakta yang diperoleh selama pelaksanaan SPI.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
