JAKARTA, iNewsTangsel.id - Proyek Food Estate di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang mencakup pembukaan lahan sawah baru seluas 2,29 juta hektar, Indonesia Anti Corruption Network (IACN) menemukan fakta mengejutkan mengenai keterlibatan terpidana kasus korupsi, mantan Bupati Merauke John Gluba Gebze, dalam proyek tersebut.
Diketahui bahwa John merupakan terpidana kasus korupsi terkait perdagangan kulit buaya, dan hingga kini belum ditahan oleh kejaksaan meskipun putusan hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam laporan Tempo disebutkan bahwa John aktif berperan sebagai Komisaris di sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan Kementerian Pertahanan, dan turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait lahan proyek food estate tersebut.
“Dalam laporan disebutkan bahwa John Gluba Gebze adalah komisaris di PT Agrinas (Agro Industri Nasional) yang berada di bawah binaan Kemenhan. Dalam proyek food estate Merauke ini, dia turut terlibat dan bahkan ikut serta dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait pembebasan lahan. Ini merupakan pelanggaran serius mengingat status hukumnya sebagai terpidana yang belum dieksekusi oleh kejaksaan. Bagaimana mungkin dia masih dilibatkan bahkan diangkat sebagai komisaris, sementara dia adalah terpidana korupsi? Ini sangat disayangkan,” ujar Direktur IACN, Igrissa Madjid, kepada wartawan pada Senin (23/9).
Menurut Gris, Kementerian Pertahanan menunjukkan kurangnya sensitivitas dengan memberikan jabatan atau tugas kepada John Gluba Gebze, terutama dalam proyek strategis nasional seperti pembangunan food estate di Merauke ini.
Saat ini, lanjut Gris, proyek food estate di Merauke sedang menjadi sorotan publik sehingga perlu perhatian lebih terkait keterlibatan figur yang dapat memberikan dampak negatif karena kasus hukumnya yang belum selesai.
“Kami menilai kehadiran John Gebze dalam proyek ini sangat tidak tepat. Hal ini dapat menimbulkan asumsi dan beban bagi pemerintahan Prabowo yang akan datang. Proyek ini sangat strategis dan memerlukan keseriusan. Jangan sampai kehadiran John di proyek ini menimbulkan spekulasi liar di masyarakat,” ujar Gris.
Ia juga mendesak Kejaksaan untuk memantau keterlibatan John, yang masih bebas berkeliaran meskipun merupakan terpidana korupsi.
“Kami menyoroti penegakan hukum. Bagaimana mungkin seorang terpidana korupsi yang belum dieksekusi justru aktif berperan dalam proyek pemerintah? Ini jelas melawan upaya penegakan hukum oleh kejaksaan dan menjadi preseden buruk bagi masyarakat,” tegasnya.
Gris meminta agar keterlibatan John dalam proyek food estate di Merauke diselidiki lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung.
“Artinya John bebas beraktivitas. Dan kejaksaan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusinya. Ini sangat memprihatinkan jika dibiarkan terus seperti ini,” tutup Gris.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
