JAKARTA, iNewsTangsel.id - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) harus berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak terkait industri kelapa sawit, sekaligus bersuara kritis dalam memperjuangkan hak-hak petani sawit. Apkasindo diharapkan mampu menjalankan dua peran utama, yaitu sebagai lembaga penghubung (bridging institution) dan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah.
Ketua Dewan Pembina Apkasindo, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menjelaskan bahwa dalam konteks bridging institution, Apkasindo harus bisa menghubungkan kepentingan masyarakat, petani, perguruan tinggi, serta riset dan pengembangan, agar teknologi terbaru dapat terus diikuti. Selain itu, Apkasindo juga perlu menjadi jembatan antara petani dan pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sebagai mitra pemerintah, posisi Apkasindo harus jelas berada di pihak pemerintah. Namun, tetap harus berpikir kritis. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada petani, khususnya petani sawit, Apkasindo harus memperjuangkan nasib mereka,” ujar Moeldoko usai melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apkasindo periode 2024-2029 yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Terkait produktivitas, Moeldoko menyoroti rendahnya hasil produksi sawit rakyat. Ia berharap Apkasindo dapat menganalisis penyebab permasalahan tersebut secara mendalam.
“Di Malaysia, produktivitas petani sawit mencapai 19 ton per hektare, sementara di Indonesia baru 12 ton per hektare. Mengapa bisa demikian? Apkasindo harus mencari jawabannya dan mengidentifikasi kelemahannya,” tegasnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
