Diliputi Berbagai Kepentingan, Status Danantara Kian Tidak Jelas

Hasiholan
Danantara membutuhkan tim yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan keberpihakan pada kepentingan nasional. dok RCTI+

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) hingga kini masih belum terealisasi. Tarik-menarik berbagai kepentingan semakin mencuat, bahkan dugaan keterlibatan kelompok oligarki dalam proyek ini kian menguat.

Senior Researcher SigmaPhi Indonesia, Hardy R. Hermawan, tidak menampik adanya kepentingan-kepentingan yang melingkupi Danantara. Ia menilai, sejak awal pembentukan, Danantara digadang-gadang mampu menarik investasi hingga ribuan triliun ke Indonesia. Namun, semakin besar peran Danantara, semakin sulit pula regulasi dan izin yang harus ditempuh.

"Banyak pihak yang ingin terlibat dalam Danantara, bukan hanya politisi dan pengusaha, tetapi juga kelompok yang memiliki kepentingan besar dalam ekonomi nasional. Hal ini wajar, namun berdampak pada tertundanya peluncuran Danantara," ujarnya, Rabu (12/2/2025).

Seiring dengan besarnya skala investasi yang akan dikelola, kompleksitas tantangan yang dihadapi Danantara juga meningkat. Hardy menyoroti beberapa faktor penting yang perlu diperjelas sebelum Danantara resmi diluncurkan:

1. Kejelasan Kewenangan – Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan, perlu ada pembagian peran yang jelas dalam struktur organisasi.

2. Transparansi dalam Seleksi Pengelola – Penting untuk memastikan bahwa Danantara dipimpin oleh profesional yang kompeten dan memiliki rekam jejak kuat di bidang investasi.

3. Regulasi yang Fleksibel – Revisi aturan diperlukan agar Danantara dapat menjalankan strategi investasi dengan fleksibilitas tinggi, tanpa mengorbankan tata kelola yang baik.

4. Bentuk Kelembagaan – Perlu diputuskan apakah Danantara akan beroperasi sebagai BUMN, lembaga pemerintah, atau entitas investasi independen. Idealnya, Danantara harus menjadi lembaga bisnis yang bekerja secara profesional, bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

"Ketidakjelasan ini yang menyebabkan status Danantara masih menggantung hingga saat ini," tegas Hardy.

Ia menambahkan bahwa struktur organisasi yang ideal untuk Danantara adalah model holding company dengan strategi pengawasan dan arahan strategis. Setelah struktur terbentuk, barulah dilakukan seleksi pengelola yang harus diisi oleh individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang investasi, manajemen risiko, serta memiliki jaringan bisnis yang kuat secara global.

Danantara direncanakan akan menaungi tujuh BUMN besar, yaitu:

Sektor Perbankan: Bank Mandiri, BRI, BNI

Sektor Energi: PLN, Pertamina

Sektor Teknologi dan Komunikasi: Telkom

Sektor Pertambangan: MIND ID

Menurut Hardy, menyatukan tujuh entitas besar dengan reputasi global dalam satu badan investasi merupakan tantangan tersendiri.

"Keberhasilan Danantara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh sistem tata kelola yang efektif. Jika aturan mainnya tidak ditetapkan sejak awal, kehadiran Danantara bisa menjadi bumerang bagi perekonomian nasional," pungkasnya.

Editor : Hasiholan Siahaan

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network