JAKARTA,iNewsTangsel.id-Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan Apotek Desa di seluruh penjuru Indonesia direspon baik oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Program ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mencakup rencana pendirian apotek di 80.000 desa dan kelurahan.
Ketua Umum Pengurus Pusat IAI, apt. Noffendri Roestam mengatakan ini adalah ide brilian yang menunjukkan keberpihakan nyata terhadap akses kesehatan rakyat yang terjangkau hingga tingkat desa. Kami berharap, program ini bisa berjalan dengan baik.
“Jangan sampai menjadi program yang nantinya akan mangkrak karena tidak dikelola dengan baik,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat IAI, apt. Noffendri Roestam, di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Dia pun menjelaskan, pihaknya kini sedang mempersiapkan langkah strategis, termasuk menghimpun masukan dari berbagai pihak agar pelaksanaan Apotek Desa tepat sasaran.
Dia juga mengapresiasi pendekatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menilai program ini bisa berjalan tanpa regulasi baru, cukup dengan mengoptimalkan 54.000 fasilitas layanan kesehatan yang sudah ada, seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu.
Dia mengungkapkan bahwa tugas kami adalah bagaimana menyiapkan tenaga apoteker untuk mendukung program ini. Karena para apoteker siap ditugaskan ke desa, selama ada jaminan kesejahteraan dan keamanan.
“Sesuai Permenkes No. 74 Tahun 2016, apoteker punya peran penting dalam mendekatkan layanan hingga level home care. Apotek Desa bisa menjadi katalisator transformasi layanan kesehatan Indonesia,” ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat (Hisfarkesmas) PP IAI, apt. Maria Ulfah menambahkan, pihaknya menyambut baik rencana Presiden Prabowo untuk menambah tenaga apoteker di Puskesmas. Karena minimnya jumlah apoteker di Puskesmas dapat menghambat Indonesia sehat.
Maria Ulfah menjelaskan bahwa saat ini baru 68% dari total 10.300 Puskesmas di Indonesia yang memiliki apoteker. Padahal, untuk bisa mengelola sistem keuangan, pengadaan obat melalui e-katalog, hingga menjamin mutu pelayanan farmasi di puskesmas yang berstatus BLU atau BLUD, dibutuhkan kompetensi apoteker.
“Pekerjaan itu tidak bisa diserahkan kepada tenaga vokasi farmasi (TVF) yang hanya dapat berperan sebagai pendukung, bukan penanggung jawab apotek,” terang dia.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
