JAKARTA, iNewsTangsel.id - Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) bersama mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) hari ini berbagi inisiatif dan komitmen dalam mendukung pemerintah mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif. Dalam acara bertajuk “Dialog dengan Media: Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia”, diskusi ini menyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan berbasis prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Beberapa mitra OMS INKLUSI yang hadir dalam dialog ini meliputi ‘Aisyiyah, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), serta KEMITRAAN.
Kesetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, serta partisipasi aktif dalam pembangunan merupakan fondasi utama bagi pembangunan inklusif di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menargetkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, salah satunya dengan memperkuat isu GEDSI di berbagai sektor. Upaya ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan. Namun, kelompok marjinal masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara.
Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menegaskan bahwa penguatan isu GEDSI bukan sekadar memenuhi target statistik, tetapi juga memastikan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. "Ketika kita semua menyadari pentingnya GEDSI sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah, maka perubahan sosial yang lebih inklusif akan terwujud. Setiap individu, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujarnya, Sabtu (22/3/2025).
Kate juga menambahkan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan OMS, menjadi kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai targetnya secara efektif dan berkelanjutan. "INKLUSI bekerja sama dengan 11 OMS di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan," jelasnya.
Pemerintah sendiri telah mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan. Langkah ini bertujuan memastikan kelompok rentan—termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya—memiliki akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan pembangunan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut agar implementasi kebijakan ini lebih merata dan berkelanjutan.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
