TANGSEL, iNewsTangsel.id - Dugaan korupsi dalam proyek pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus menjadi sorotan publik.
Sejumlah pengamat dan anggota DPRD mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk segera memberikan kepastian hukum agar kasus ini tidak berlarut-larut. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Kasus ini bermula dari proyek jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah tahun anggaran 2024 dengan nilai kontrak sekitar Rp75,9 miliar. Dari total anggaran tersebut, Rp50,7 miliar dialokasikan untuk jasa pengangkutan, sementara Rp25,2 miliar untuk pengelolaan sampah.
Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan indikasi persekongkolan antara DLH Tangsel dan PT EPP sebagai penyedia jasa sebelum proses lelang dimulai. Investigasi awal menunjukkan bahwa PT EPP diduga tidak memiliki fasilitas, kapasitas, dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan proyek ini, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp25 miliar.
Atas temuan tersebut, Kejati Banten telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan, yang mengindikasikan adanya dugaan kuat pelanggaran hukum.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
