JAKARTA, iNewsTangsel.id - Menandai enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyuarakan peringatan keras: Indonesia berada dalam kondisi darurat. Gerakan #IndonesiaDarurat digaungkan sebagai bentuk protes atas kemunduran di tiga sektor strategis: demokrasi, penegakan hukum dan HAM, serta perekonomian nasional.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi, menyebut publik sempat menyimpan harapan besar terhadap pemerintahan baru pasca dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun, hingga April 2025, realisasi kebijakan dinilai minim dan justru kerap kontradiktif.
“Kebijakan pemerintah belum menjawab harapan. Alih-alih efisiensi, yang terjadi justru pembengkakan kabinet. Komunikasi publik juga buruk dan membingungkan,” ujar Jundi, Sabtu (19/4/2025).
Senada, Arsandi, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, menyoroti kemunduran demokrasi yang nyata. Menurutnya, kebebasan sipil kian tertekan—mulai dari penggunaan UU ITE sebagai alat represi, pembatasan aksi demonstrasi, hingga ancaman terhadap jurnalis.
“Kita sedang menyaksikan kembalinya praktik otoritarian dalam wajah baru. Demokrasi bukan hanya terancam, tapi benar-benar dalam kondisi darurat,” tegas Arsandi.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
