Kesenjangan Anggaran Picu Pengawasan Ganda
Isu LHKPN ini muncul setelah kritik Leony menyoroti kesenjangan signifikan dalam postur APBD Tangsel yang setebal 520 halaman.
Leony secara spesifik mengkritik alokasi anggaran belanja aparatur yang dinilai fantastis, seperti biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp117 miliar dan anggaran souvenir puluhan miliar. Sementara itu, alokasi untuk perbaikan jalan di Tangsel hanya tercatat sebesar Rp731 juta. Kritik ini menyoroti minimnya porsi anggaran untuk pelayanan publik.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK akan merespons isu anggaran ini secara serius. KPK akan memantau APBD Tangsel melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCSP), dengan fokus pada area perencanaan dan penganggaran.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
