KPK Langsung Bereaksi Selidiki Dugaan Jam Rolex Wali Kota Tangsel Tak Dilaporkan di LHKPN

“Hal ini untuk mendorong agar setiap pemanfaatan anggaran bisa berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Budi.

KPK memandang laporan dari masyarakat ini sebagai bentuk partisipasi publik yang krusial dalam pengawasan. Pihaknya menekankan bahwa akuntabilitas pejabat tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga kejujuran dalam melaporkan seluruh aset kekayaan. Saat ini, total harta Benyamin Davnie di laman e-LHKPN tercatat sebesar Rp6,1 miliar, di mana jam tangan mewah yang disorot tersebut tidak tercantum dalam aset bergerak yang dilaporkan.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta