JAKARTA, iNewsTangsel.id – Mekanisme subsidi energi yang dinilai kian memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memdapat sorotan. Skema yang masih berbasis kuota ini memicu timbulnya biaya kompensasi besar-besaran, yang harus ditanggung APBN tahun berikutnya.
Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menjelaskan bahwa setiap kali realisasi subsidi melewati batas kuota yang ditetapkan, biaya kelebihan tersebut otomatis menjadi utang pemerintah.
“APBN di tahun berjalan harus bertanggung jawab terhadap subsidi di tahun sebelumnya dalam bentuk biaya kompensasi,” tegas Misbakhun dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI bersama Menteri Keuangan di Gedung DPR, Selasa (30/9/2025).
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun mendesak Menteri Keuangan yang baru untuk segera memastikan keberlanjutan skema subsidi ini. Misbakhun mempertanyakan apakah mekanisme berbasis kuota yang menimbulkan kompensasi ini akan diteruskan, atau apakah pemerintah akan mengubahnya menjadi alokasi subsidi yang bersifat fluktuatif (naik-turun) sesuai kebutuhan riil.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
