JAKARTA, iNewsTangsel.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi lembaga setara kementerian merupakan langkah strategis dan mendesak untuk membangun sistem pangan Indonesia yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap gejolak global.
Firman menilai, posisi Bulog yang saat ini masih berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membatasi ruang geraknya dalam menjalankan fungsi vital negara sebagai buffer stock nasional, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.
“Gagasan mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyangga stok dan harga pangan yang dikuasai negara sangatlah penting. Dengan kedudukan yang lebih kuat, negara dapat lebih efektif mengatur ketersediaan pangan dan menjaga harga yang stabil bagi masyarakat,” kata Firman di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, penguatan kelembagaan Bulog semakin relevan di tengah ketidakpastian rantai pasok global, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik yang memicu fluktuasi harga pangan internasional. Ia menekankan, Indonesia harus belajar dari negara lain yang kini kembali memperkuat peran negara dalam sistem pangan mereka.
“Krisis pangan global bukan lagi isu jauh. Kalau Bulog tetap diperlakukan hanya sebagai BUMN logistik, kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya akan terbatas,” tegas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.
Firman Soebagyo menjelaskan bahwa penguatan Bulog dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan infrastruktur agar mampu mengelola stok pangan secara lebih efisien. Selain itu, Bulog harus memperluas pengadaan dari petani dalam negeri untuk mendorong peningkatan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan Bulog sebagai instrumen utama stabilisasi harga di pasar melalui intervensi yang terukur dan berkeadilan.
Jika Bulog memiliki kedudukan setara kementerian, ia melanjutkan, koordinasi lintas sektor—mulai dari pertanian, perdagangan, hingga keuangan—akan menjadi lebih solid. Hal ini akan mempermudah fungsi pengawasan dan intervensi pemerintah menjadi lebih efektif, cepat, serta memungkinkan kebijakan pangan nasional dijalankan secara terpadu dari hulu ke hilir.
“Kedaulatan pangan bukan hanya soal beras di gudang, tetapi soal kemandirian bangsa dalam mengendalikan nasibnya sendiri. Bulog harus menjadi instrumen utama negara dalam menjamin ketersediaan pangan, bukan sekadar operator logistik. Ini investasi strategis untuk masa depan bangsa,” tutup Firman, mendorong pemerintah agar berani mengambil langkah transformasi besar ini.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
