TANGERANG, iNewsTangsel.id - Arus pendatang setelah libur panjang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tangerang. Karena berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan sosial daerah. Lonjakan urbanisasi, terutama setelah perayaan Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri, berpotensi meningkatkan beban Pemda dalam pengendalian kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.
“Untuk menekan potensi peningkatan angka kemiskinan karena arus urbanisasi, kami akan memperketat pengawasan terhadap masyarakat yang datang ke wilayah ini, terutama setelah momentum hari besar seperti Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri,” kata Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, Jumat (19/12/2025).
Dia menilai pengendalian kemiskinan di Kabupaten Tangerang bukan perkara mudah. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah tingginya laju urbanisasi. Di mana, banyak warga dari luar daerah datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik, namun tidak semuanya berhasil memperoleh pekerjaan.
“Urbanisasi menjadi salah satu faktor yang membuat angka kemiskinan masih ada. Banyak pendatang mencoba peruntungan di Kabupaten Tangerang. Yang berhasil tentu patut disyukuri, tetapi yang tidak memiliki keterampilan akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas Intan.
Ia menambahkan, tantangan tersebut semakin kompleks karena wilayahnya merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Banten. Ketika pendatang tidak memiliki penghasilan, beban Pemda dalam menyediakan layanan sosial pun ikut meningkat.
“Meski demikian, kami tidak menutup pintu bagi masyarakat yang ingin datang. Namun, kebutuhan lapangan kerja bagi warga lokal masih menjadi prioritas yang harus diperhatikan,” imbuhnya.
Intan mengakui keterbatasan pihaknya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi. Gelombang pendatang, hampir selalu meningkat setelah masa libur panjang.
“Sebagai langkah antisipasi, kami akan memperkuat pendataan seluruh penduduk yang tinggal di wilayahnya. Pendatang yang belum memiliki pekerjaan dan masih memungkinkan untuk kembali ke daerah asal akan dipulangkan secara bertahap.
Menurutnya, pendataan tersebut dinilai penting karena untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan dasar. Ke depan, pihaknya akan memfokuskan pendataan penduduk yang telah memiliki identitas kependudukan daerah.
“Bagi yang dan yang belum, sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian urbanisasi dan penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
