JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pemerintah resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global yang dirancang untuk memperbarui cara pandang terhadap sejarah nasional. Buku tersebut menempatkan Indonesia sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dalam narasi sejarah.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan penyusunan buku dilakukan dengan melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi. Para penulis berasal dari berbagai bidang, mulai dari sejarawan, arkeolog, filolog hingga peneliti.
Menurut Fadli, Kementerian Kebudayaan hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak mengintervensi substansi buku, termasuk dari Presiden.
“Sama sekali tidak ada intervensi. Harus begini, harus begitu, tidak ada. Makanya kita berikan penulisan ini kepada ahlinya,” kata Fadli saat peluncuran buku di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ia menegaskan buku tersebut menggunakan perspektif Indonesia-sentris dengan memperluas pembahasan secara geografis, tematik dan kronologis. Sejumlah pendekatan baru turut digunakan, seperti sejarah lingkungan, gender, memori kolektif, postkolonial dan sejarah maritim.
Proses penyusunan buku ini disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp9 miliar. Fadli menjelaskan, penulisan naskah sebenarnya telah rampung pada akhir 2025. Waktu tambahan diperlukan untuk proofreading, penyuntingan, pengadaan foto hingga penataan layout.
Pada tahap pertama, pemerintah meluncurkan lima dari total 10 jilid yang direncanakan. Lima jilid tersebut memiliki hampir 5.000 halaman dan membahas perjalanan sejarah Indonesia dari akar peradaban Nusantara hingga terbentuknya negara kolonial.
Editor utama, Singgih Tri Sulistiyono, mengatakan perspektif maritim menjadi salah satu benang merah dalam penyusunan sejarah Indonesia. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk melihat keterhubungan Nusantara dengan jaringan global sejak masa awal.
Fadli juga menanggapi kemungkinan munculnya anggapan bahwa buku tersebut merupakan narasi bentukan pemerintah. Ia menegaskan kebijakan penulisan diserahkan kepada para ahli untuk menjaga kebebasan akademik.
“Kalau dianggap propaganda, ya propaganda Indonesia. Propaganda Indonesia-sentris, bukan propaganda kolonial,” tegasnya.
Lima jilid pertama buku tersebut kini telah dapat diakses publik melalui situs Pustaka Budaya. Sementara lima jilid berikutnya masih dalam proses penyelesaian dan ditargetkan diluncurkan dalam waktu dekat
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
