Menurut dia, mekanisme pendanaan dan pembiayaan, kerja sama pengelolaan aset, serta integrasi tarif dan data perlu dibangun secara lintas wilayah, moda, dan operator.
FGD juga membahas Badan Layanan Bersama (BLB) sebagai salah satu opsi kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Pembahasan diarahkan pada fungsi, kewenangan, serta posisi kelembagaan tersebut terhadap institusi yang telah berjalan.
Selain kelembagaan dan pendanaan, integrasi data dan tarif dinilai perlu menjadi bagian dari sistem pengelolaan transportasi Jabodetabek. Mekanisme pengumpulan dan pertukaran data, termasuk proses pengusulan dan penetapan tarif antarmoda serta antarwilayah, membutuhkan pembagian peran yang jelas.
ITDP juga menilai Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) dapat menjadi salah satu dasar penerjemahan konsep integrasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Gonggomtua mengatakan tantangan integrasi transportasi kini bergeser dari sekadar menyepakati pentingnya integrasi menuju penyusunan mekanisme yang dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
