JAKARTA, iNewsTangsel - Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperluas penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Langkah ini ditandai dengan penggeledahan di tiga ruangan direktur jenderal lembaga pertanahan tersebut.
Penyidik meyakini terdapat jejak material penting di luar ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri. Proses penggeledahan ini menyasar lokasi yang sebelumnya telah dipasangi garis penyegelan oleh tim KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penindakan dilakukan untuk mengumpulkan bukti pendukung yang relevan. Kehadiran tim di lokasi tersebut didasarkan pada rekam jejak aktivitas yang mencurigakan selama masa pemantauan.
"Tentunya lokasi-lokasi yang dilakukan penggeledahan, yang pertama adalah lokasi yang memang sudah dipasangi KPK line," ujar Budi Prasetyo, dikutip Selasa (22/9/2026). Pernyataan tersebut menegaskan komitmen penyidik dalam menuntaskan perkara dugaan suap ini secara menyeluruh.
Tim penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen formal serta perangkat elektronik dari hasil penggeledahan tersebut. Seluruh barang bukti yang disita berkaitan erat dengan mekanisme serta prosedur layanan publik pertanahan.
Pemeriksaan komprehensif akan dilakukan terhadap para pejabat terpaut guna mengklarifikasi temuan di lapangan. Penyidik berpeluang menetapkan tersangka baru apabila alat bukti yang terkumpul telah memenuhi kualifikasi hukum.
"Tentu nanti jika memang ada kecukupan alat bukti, KPK tidak menutup kemungkinan untuk terus melakukan pengembangan," lanjut Budi. Penjelasan ini memberi sinyal kuat bahwa pusaran kasus masih sangat berpotensi meluas.
Penyidikan saat ini tidak hanya berfokus pada suap pembukaan blokir HGB milik PT Summarecon semata. Lembaga antirasuah tersebut juga mengendus indikasi praktik jual beli jabatan di internal kementerian.
Dugaan penerimaan uang haram tersebut diduga kuat mencakup proses rotasi, promosi, hingga mutasi posisi strategis. KPK sejauh ini telah menetapkan delapan orang tersangka yang melibatkan unsur pejabat negara serta swasta.
Operasi tangkap tangan ini berhasil mengamankan barang bukti uang tunai fantastis mencapai Rp 106,3 miliar. Angka penyitaan tersebut mencatatkan rekor terbesar sepanjang sejarah penyitaan melalui operasi senyap KPK.
Editor : Aris
Artikel Terkait
