CIPUTAT, iNewsTangsel — Lebih dari 6.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi tanggungan anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penyusunan RAPBD 2027.
Pemkot Tangsel belum berani menghapus pos gaji ribuan PPPK tersebut dari anggaran daerah karena kepastian pengalihan pembiayaan kepada pemerintah pusat belum diterima, Selasa (29/9/2026).
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, pemerintah daerah tetap memasukkan anggaran gaji PPPK dalam RAPBD 2027.
“Masih, masih. Kami sambil menunggu keputusan pemerintah pusat yang katanya mau ditarik ke pusat, ya kewajiban kami tetap menganggarkan,” jelas Benyamin Davnie.
Dengan begitu, kondisi ini membuat Pemkot Tangsel harus tetap menyiapkan ruang fiskal untuk membiayai gaji ribuan PPPK, meski di tingkat pemerintah pusat muncul rencana agar pembiayaan tersebut nantinya dialihkan.
Meski demikian, orang nomor satu di Tangsel itu memastikan anggaran tersebut diperuntukkan bagi seluruh PPPK yang berada di lingkungan Pemkot Tangsel.
“Iya. Seluruh, seluruh PPPK kita, guru, tenaga kesehatan. Sejumlah 6.000 lebih pegawai PPPK kita,” katanya.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya komponen belanja pegawai yang harus tetap diantisipasi Pemkot Tangsel dalam RAPBD 2027.
Persoalannya, selama keputusan pengalihan belum final, pemerintah daerah tetap harus menyiapkan anggaran. Pemkot Tangsel tidak bisa hanya mengandalkan rencana kebijakan pusat yang belum memiliki kepastian pelaksanaan.
Jika nantinya pemerintah pusat benar-benar mengambil alih pembiayaan PPPK, beban APBD Tangsel dapat berubah. Namun sebelum keputusan itu resmi, anggaran gaji PPPK tetap menjadi kewajiban yang harus diamankan Pemkot Tangsel.
Dengan lebih dari 6.000 PPPK yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan pegawai lainnya, besarnya kebutuhan pembiayaan tersebut menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan secara serius dalam postur RAPBD Tangsel 2027.
Kini Pemkot Tangsel berada dalam posisi menunggu, namun tetap mengamankan anggaran PPPK di daerah atau nantinya menyerahkan pembiayaannya setelah pemerintah pusat memberikan kepastian.
Kendati demikian, untuk sementara, pilihan Pemkot Tangsel jelas, yakni untuk gaji 6.000 lebih PPPK tetap diamankan dalam RAPBD 2027 mendatang.
Editor : Doni Marhendro
Artikel Terkait
