Di Hadapan DPR RI dan Pemerintah, Komite II DPD RI Beri Catatan Terkait RUU KSDAHE

DPD RI juga mendukung hasil keputusan rapat panja terkait Pasal 5A dan berharap agar tarik-menarik kewenangan antar kementerian/lembaga tidak menciptakan ego sektoral. Tujuannya untuk keberlangsungan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat berjalan dengan baik di setiap tataran. “DPD RI juga mengapresiasi mengenai batasan pengertian areal preservasi yang merupakan pengaturan baru dalam RUU ini,” terang Emma.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat itu menambahkan bahwa DPD RI berpendapat pengaturan mengenai masyarakat hukum adat perlu dilakukan dengan hati-hati. Hal ini mengingat belum terbitnya UU mengenai masyarakat hukum adat. “Hal yang perlu diatur justru keterlibatan masyarakat lokal dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat sekitar yang dampaknya kembali ke konservasi sumber daya alam hayati. Bahkan masyarakat lokal atau masyarakat adat seharusnya menjadi penerima manfaat paling utama dari keberadaan dan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati,” bebernya.
 
Selain itu, DPD RI berpendapat bahwa ketentuan mengenai pendanaan yang perlu diatur r adalah yang bersifat alternatif selain APBN, APBD, donor korporasi, dan donor asing. Bahkan kegiatan konservasi perlu juga menggali model-model pendanaan alternatif, misalnya dari sektor swasta. “Jadi tidak sekedar CSR perusahaan, tetapi memasukkan isu lingkungan ke dalam sistem investasi korporasi. Aturan di tingkat UU juga diperlukan apabila ke depan akan menerapkan pajak atau iuran bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang punya dampak terhadap lingkungan,” jelas Emma. 

Emma juga sependapat rambu-rambu yang telah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan ketentuan pidana. Selain itu DPD RI juga dapat menerima keputusan rapat panja, walaupun pendapat awal DPD RI lebih mengusulkan sanksi administratif yang dapat lebih memberikan efek jera dibandingkan sanksi pidana yang prosesnya memakan waktu dan sering rumit. “Perlu juga dimasukkan mengenai sanksi yang bersifat restorative justice dimana terpidana diwajibkan melakukan restorasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan atas kejahatan yang dilakukan, baik di tingkat ekosistem, jenis tumbuhan dan satwa, maupun sumber daya genetik,” harapnya.

Catatan terakhir, lanjut Emma, DPD RI berpendapat bahwa peraturan pelaksana sebagai amanat dari UU Tentang KSDAHE sesuai keputusan rapat panja agar dapat segera diterbitkan. “Kami di DPD RI berharap keputusan rapat panja agar dapat segera diterbitkan,” utaranya.  

Editor : Hasiholan Siahaan