Periksa Anggota Komisi V DPR PDIP Sadarestuwati, KPK Usut Jatah Proyek DJKA

Baca Juga

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Restui, Airin Berkompetisi di Pilkada Banten 2024

"Oh, nauzubillah lah, enggak ada. Enggak ditanyain itu," tandas Sadarestuwati.

Berdasarkan data yang diperoleh iNewsTangsel.id dan fakta persidangan yang tercantum dalam salinan putusan mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi dan terpidana lainnya, terdapat sekitar 19 anggota dan pimpinan Komisi V DPR yang diduga punya atau mendapatkan alokasi jatah proyek di lingkungan DJKA Kemenhub.

Satu di antara 19 orang itu adalah Sadarestuwati. Diduga, Sadarestuwati punya atau mendapatkan atau alokasi jatah proyek peningkatan keselamatan dan peningkatan jalur kereta api mengganti rel R.33/R.42, bantalan besi/beton dengan rel R.54 bantalan beton di Km 204+000 antara Jember–Arjasa Lintas Surabaya–Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca Juga

Duet Pramono Anung-Rano Karno, PDIP: Itu Masih Cerita, Belum Resmi

Diketahui, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiharto juga merupakan terpidana perkara suap pengurusan proyek-proyek kereta api DJKA Kemenhub berupa pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. 

Pada 7 September 2023, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah yang diketuai Gatot Sarwadi memvonis Dion Renato Sugiharto dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp200 juta subsider pidana kurungan selama lima bulan. Majelis hakim menilai, Dion terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah memberikan suap dengan total mencapai Rp37,9 miliar kepada sejumlah pejabat DJKA Kemenhub.

Editor : Hasiholan Siahaan