APSI: Selamatkan Demokrasi dari Krisis Konstitusi

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia (APSI) mengancam akan menggelar aksi besar-besaran untuk menyelamatkan demokrasi yang sedang terancam oleh krisis konstitusi. Organisasi yang dipimpin oleh Dr. (C) Abid Akbar Azis, SH, MH ini menuduh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah melanggar prinsip dasar negara dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

“Kami marah, tindakan DPR RI bukan hanya pengkhianatan terhadap konstitusi, tapi juga ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat,” tegas Abid dalam konferensi pers yang digelar Senin (26/8). APSI, yang terdiri dari 94 komunitas pengemudi di seluruh Indonesia, menyatakan siap memobilisasi massa untuk menggelar aksi unjuk rasa jika DPR RI tidak menghentikan revisi UU Pilkada tersebut.

Dalam pernyataannya, APSI mengecam tindakan DPR yang dianggap bersikap arogan dengan tetap membahas revisi sehari setelah MK mengeluarkan putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024. “Ini bukan hanya soal UU Pilkada, ini soal bagaimana DPR dengan terang-terangan menolak keputusan yang final dan mengikat dari MK. Dampaknya sangat besar bagi kelangsungan demokrasi kita,” ungkap Abid.

APSI juga menilai bahwa perubahan persyaratan usia calon kepala daerah dan jumlah kursi partai politik tanpa dasar yang jelas hanya akan memperburuk kondisi politik nasional. “Jika revisi ini terus berlanjut, kita akan melihat konflik antar lembaga negara yang merugikan masyarakat luas. Indonesia bisa kembali ke era kelam otoritarianisme," tambahnya.

Untuk menjaga demokrasi, APSI menegaskan komitmennya untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh anggotanya dan komunitas lainnya untuk menggelar aksi. “Kami tidak akan tinggal diam. Jika lembaga negara tidak menghentikan langkah DPR, APSI siap turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat yang dikhianati,” tegas Abid.

Editor : Hasiholan Siahaan