Kemendagri Harus Tolak Usulan Pergantian Pejabat di Kabupaten Intan Jaya, Menjelang Pilkada Serentak

Berdasarkan informasi yang diperoleh, lanjut Yoakim, Pj Bupati sering berada di Jakarta untuk melobi pemerintah pusat agar melakukan rotasi sejumlah pejabat di Intan Jaya, seperti Sekda dan pejabat lainnya. Yoakim menilai hal ini menyalahi aturan karena dilakukan menjelang Pilkada serentak dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik Pilgub maupun Pilbup.

"Kami mendapat informasi bahwa saat ini Pj Bupati berada di Jakarta bersama beberapa pejabat untuk konsultasi terkait penggantian sejumlah pejabat, termasuk Sekda dan lainnya. Apa tujuannya dilakukan di tengah menjelang Pilkada? Apa motifnya? Kami sebagai ASN di Intan Jaya mempertanyakan langkah Pj Bupati ini," ungkap Yoakim.

Ia mengingatkan Pj Bupati Intan Jaya, Zakarias Marey, untuk tidak melakukan rotasi atau pergantian pejabat di lingkungan Pemda Intan Jaya menjelang Pilkada serentak. Menurut Yoakim, upaya tersebut melanggar aturan dan dapat dianggap memiliki motif politik serta titipan pihak tertentu. Lebih dari itu, langkah mutasi, rotasi, atau demosi yang dilakukan Pj Bupati dapat menimbulkan gejolak di kalangan ASN dan masyarakat, yang dapat memperburuk situasi keamanan di Intan Jaya sebagai daerah konflik.

Sebagai ASN, Yoakim mempertanyakan tugas Zakarias di Intan Jaya yang tidak dilakukan sesuai tupoksi, bahkan tiba-tiba membuat kegaduhan baru dengan rencana rotasi jabatan. Ia menduga bahwa agenda pergantian pejabat tersebut berkaitan dengan kepentingan politik Pilgub di Papua Tengah.

"Jangan sampai rencana pergantian pejabat ini memiliki motif politik untuk menjadi tim sukses bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati tertentu. Ini pantas kami pertanyakan," tegas Yoakim.

Editor : Hasiholan Siahaan