Polri di Bawah Presiden adalah Amanat Konstitusi RI
Minggu, 01 Desember 2024 | 18:17 WIB
-
hasiholan
Selain itu, perbaikan hukum terkait Pemilu dan Pilkada harus terus dilakukan, baik melalui legislasi maupun keputusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu langkah penting adalah menetapkan ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri sebagai tindak pidana. Dengan demikian, kualitas demokrasi di Indonesia akan terus meningkat.
Editor: Hasiholan Siahaan
Hukum
5 hari lalu
Putusan MK Uji Pasal 304 KUHD Perjelas Syarat Klaim Asuransi
Hukum
6 bulan lalu
Jagara Sampaikan Harapan Positif untuk Keselarasan Sistem Hukum di Mahkamah Konstitusi
News
1 tahun lalu
TNI Hormati Putusan MK, Akan Timbang Langkah Hukum Terkait Ferry Irwandi
News
1 tahun lalu
Koperasi Desa Dinilai Bisa Dorong Ekonomi dan Redam Konflik Politik Pasca Pilkada
Hukum
2 tahun lalu
Datangi MK, Tim Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Nomor 4 Laporkan Dugaan Kecurangan
Banten
2 tahun lalu
Airin Bicara Pemekaran Daerah hingga Beasiswa Mahasiswa di Universitas Matla'ul Anwar
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
2 jam lalu
Teknologi AI Dorong Perubahan Peralatan Rumah Tangga di Indonesia
News
4 jam lalu
Pembiayaan Tumbuh di Kota Berkembang, Penyaluran Capai Rp5 Triliun
News
4 jam lalu
Pembangunan 200 Fasilitas Pesantren di Tangerang Dikebut hingga Akhir 2026
News
6 jam lalu
BREAKING NEWS Kadispora Tangsel Mundur di Tengah Persiapan Porprov, Ada Apa?
News
7 jam lalu
Dikukuhkan Jadi Guru Besar Hukum Konstitusi UIN Jakarta, Ismail Hasani Soroti Kepemimpinan Konstitus
News
8 jam lalu