Negara Rugi 300 Triliun, Mantan Dirjen ESDM Bambang Gatot Ariyono Diduga Terlibat Korupsi PT Timah

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono, didakwa terlibat serta menerima uang dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022.
"Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp300 triliun," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Teuku Rahmatsyah, saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/12/2024).
Bambang didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut JPU, Bambang diduga secara melawan hukum menyetujui revisi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) tahun 2019 PT Timah meskipun mengetahui adanya kekurangan, seperti belum lengkapnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan studi kelayakan. Kekurangan tersebut diduga dimanfaatkan untuk mendukung pembelian bijih timah dari hasil tambang ilegal di wilayah cadangan marginal PT Timah.
Selain itu, Bambang diduga memfasilitasi kerja sama PT Timah dengan smelter swasta untuk pengolahan dan pemurnian bijih timah ilegal. Ia juga disebut tetap menyetujui proyek area PT Timah meskipun kerja sama terkait sewa alat pengolahan dengan beberapa smelter swasta, seperti PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa, telah berlangsung sebelum persetujuan diterbitkan.
Editor : Hasiholan Siahaan