MK Batalkan Hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024, KPU Segera Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Kepala Desa Bojong Pandan, Hulman, yang juga merupakan Sekretaris DPC APDESI Kabupaten Serang, dihadirkan sebagai saksi dan mengakui adanya keterlibatan Mendes Yandri. Setelah Rakercab APDESI, Hulman mengaku berkoordinasi dengan tim pemenangan pasangan Ratu-Najib.

Tindakan ini melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), yang melarang pejabat negara mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Norma ini juga berlaku bagi H. Yandri Susanto sebagai menteri, di mana pejabat negara dilarang mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," kata Enny.

MK menilai bahwa tindakan Yandri sebagai Mendes, baik secara sengaja maupun tidak, telah mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa. Seharusnya, jika ada hubungan keluarga antara seorang calon kepala daerah dengan seorang menteri, maka menteri tersebut harus menghindari kegiatan yang dapat mempengaruhi netralitas aparatur desa.

Akibat dari temuan ini, MK memutuskan untuk membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Selain itu, MK juga membatalkan PKPU No. 2028 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Editor : Hasiholan Siahaan