Pengawasan Diperketat, Pemerintah Tutup Dapur MBG Tak Layak di Sejumlah Daerah

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pemerintah berupaya menjaga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap fokus pada peningkatan gizi anak sekolah di tengah derasnya perdebatan politik yang mengiringinya. Program ini menjadi salah satu agenda besar nasional dengan alokasi anggaran Rp171 triliun dalam APBN 2025 dan target 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Hingga 29 Oktober 2025, pemerintah mencatat 13.514 Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) telah beroperasi dari total rencana 30.000 SPPG. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, muncul sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah yang memicu seruan peninjauan sementara dari masyarakat sipil.

Baca Juga

Saatnya Presiden Prabowo Bentuk Komite Keselamatan MBG demi Jaminan Gizi yang Aman

Menanggapi hal itu, pemerintah segera mengambil langkah korektif dengan mengetatkan standar penyediaan pangan, menutup dapur yang tidak layak, dan melarang penggunaan bahan pangan olahan. Langkah ini menunjukkan skala besar program MBG sekaligus tantangan pengelolaan yang memerlukan tata kelola yang kuat dan transparan.

Sekretaris Jenderal Indonesian Food Security Reform (IFSR), Isyraf Madjid, menilai program MBG seharusnya dijauhkan dari kepentingan politik jangka pendek. “Memberi makan bergizi kepada anak seharusnya menjadi komitmen kemanusiaan, bukan alat politik. Pemerintah perlu memperkuat aspek tata kelola dan komunikasi publik agar program ini dinilai dari manfaatnya, bukan dari siapa yang menjalankannya,” ujar Isyraf di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Isyraf menambahkan, karena MBG ditetapkan sebagai program prioritas nasional, keberhasilan maupun kegagalannya kerap ditarik menjadi ukuran politik. “Narasi yang terlalu defensif membuat publik sulit menilai apa yang sebenarnya telah diperbaiki. Padahal transparansi data dan laporan audit jauh lebih efektif dalam membangun kepercayaan,” katanya.

Editor : Hasiholan Siahaan