Penunjukan AKBP Morry Ermond Jadi Komut Pertamina EP Tuai Sorotan

JAKARTA, iNewsTangsel - Penunjukan AKBP Morry Ermond sebagai Komisaris Utama PT Pertamina EP terus menuai sorotan publik. Perusahaan anak usaha Pertamina ini mengelola aset hulu migas vital di wilayah Sumatera, Jawa, dan Blok Natuna yang krusial bagi energi nasional.

Kontroversi muncul karena Morry Ermond berlatar belakang perwira menengah Polri yang langsung dipercaya posisi strategis di BUMN energi. Namun, pemerintah menegaskan pengangkatan dilakukan secara legal melalui mekanisme resmi sesuai undang-undang pengelolaan BUMN.

Dalam konteks yang sama sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa penunjukan jabatan di BUMN adalah hak prerogatif Presiden. “Setiap kebijakan diambil berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah selalu mengedepankan kepentingan terbaik dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara,” ujar Meutya Hafid, dalam pernyataannya.

Langkah ini dinilai strategis untuk memprioritaskan integritas dan penguatan pengawasan korporasi di sektor energi. Pemerintah mengimbau masyarakat menyikapi kritik secara bijak dalam kerangka demokrasi yang konstruktif.

Sementara itu, pejabat Dewan Komisaris Pertamina EP menilai semua prosedur pengangkatan telah dipenuhi dengan benar. Dalam hal ini, pemerintah dinilai sudah berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua tahapan telah sesuai hukum dan mekanisme yang ditetapkan.

Formasi komisaris baru diharapkan mampu mendongkrak peran Pertamina EP dalam menjamin ketahanan energi amid tantangan global. Penunjukan ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola BUMN untuk efisiensi lebih tinggi.

Analis intelijen Dr. Ngasiman Djoyonegoro menilai penunjukan Morry Ermond tak perlu menjadi isu besar karena ia sudah tidak aktif di Polri atau mengajukan pensiun dini. “Evaluasi adalah hak publik, namun harus berbasis data yang utuh. Jika ada keberatan, seharusnya disampaikan melalui kanal resmi, bukan hanya aksi simbolik,” ujar Ngasiman, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Menurut Ngasiman, aksi unjuk rasa terbatas pada 12 Desember 2025 yang memprotes penunjukan Edmond dinilai tidak mencerminkan kondisi riil internal perusahaan. Situasi di kantor Pertamina EP tetap kondusif dengan pengamanan aparat untuk kelancaran operasional.

Editor : Aris