KOWANI Dorong Arsip Sejarah Perempuan Indonesia ke UNESCO di Tengah Dinamika Organisasi

JAKARTA, iNewsTangsel - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga persatuan organisasi serta melanjutkan perjuangan perempuan Indonesia yang telah dirintis sejak hampir satu abad lalu. Di tengah dinamika internal yang terjadi, KOWANI memastikan seluruh program strategis organisasi tetap berjalan sesuai amanah dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu agenda besar yang saat ini tengah dipersiapkan adalah program KOWANI Goes to UNESCO yang bertujuan mengangkat kiprah perempuan Indonesia ke tingkat global. Melalui program tersebut, KOWANI juga mendorong pendaftaran arsip sejarah organisasi sebagai bagian dari program Memory of the World UNESCO 2027.

Baca Juga

Menginspirasi Pergerakan Perempuan Indonesia, ANRI Terima Arsip Pribadi Dewi Motik

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengakuan internasional terhadap perjalanan panjang gerakan perempuan Indonesia. Selain menjadi warisan sejarah bangsa, arsip KOWANI juga dianggap memiliki nilai penting dalam perkembangan peran perempuan di Indonesia sejak berdirinya organisasi pada 1928.

Di sisi lain, KOWANI menyatakan bahwa kegiatan yang disebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh pihak tertentu pada 3 Juni 2026 di Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Berdasarkan kajian internal, pelaksanaan forum tersebut dinilai memiliki sejumlah persoalan prosedural yang berkaitan dengan kewenangan, kuorum, hingga keabsahan peserta.

Wakil Ketua Umum KOWANI, Atiek Sardjana, menegaskan bahwa organisasi saat ini tetap berjalan normal dan tidak berada dalam kondisi yang mengharuskan pelaksanaan Kongres Luar Biasa. Menurutnya, berbagai program organisasi masih berjalan aktif sehingga tidak terdapat alasan konstitusional untuk penyelenggaraan KLB.

Baca Juga

Miliki 100 Juta Anggota, Kowani Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan di Berbagai Sektor Pembangunan

"KLB yang diselenggarakan pada 3 Juni 2026 tidak memenuhi ketentuan AD/ART KOWANI karena tidak didasarkan pada kondisi yang mengancam organisasi dan tidak mendapat dukungan minimal dua pertiga anggota. KOWANI tetap berjalan aktif dengan berbagai program strategis, sehingga tidak ada alasan konstitusional untuk penyelenggaraan KLB," ujar Atiek Sardjana, dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pertimbangan KOWANI, Prof. Popy Rufaidah, yang menegaskan bahwa hasil Kongres XXIV KOWANI harus dihormati oleh seluruh anggota dan pengurus. Ia menyebut kongres merupakan forum tertinggi organisasi yang setiap keputusannya mengikat secara organisatoris selama tidak dibatalkan melalui mekanisme yang sah.

Dari aspek hukum organisasi, Prof. Siti Nur Azizah Ma’ruf menegaskan bahwa kepemimpinan KOWANI saat ini memiliki legitimasi yang jelas berdasarkan hasil Kongres KOWANI Tahun 2024. 

Baca Juga

76 Anak Stunting (Gizi Buruk) di Tangerang Selatan, Dapat Bantuan dari DPD PWKI Banten

"Ketua Umum KOWANI yang sah adalah Nannie Hadi Tjahjanto karena terpilih melalui Kongres KOWANI 2024 sesuai AD/ART. Setiap perubahan kepemimpinan harus dilakukan melalui mekanisme kongres yang sah, bukan melalui langkah-langkah di luar ketentuan organisasi," tegasnya.

Menjelang usia satu abad pada 2028, KOWANI mengajak seluruh organisasi anggota untuk terus memperkuat semangat persaudaraan, gotong royong, dan pengabdian bagi kemajuan perempuan Indonesia. Dukungan terhadap program KOWANI Goes to UNESCO dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga warisan perjuangan perempuan Indonesia sekaligus memperluas kontribusinya di tingkat global.

Editor: Aris