Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung Tuai Sorotan, Begini Respons PDIP

JAKARTA, iNewsTangsel - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menjadi sorotan publik usai mengikuti prosesi adat di Lampung yang memperlihatkan dirinya menginjak kepala kerbau. Momen tersebut viral di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat maupun kalangan politik.

Dalam video yang beredar, Jokowi terlihat menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah sebagai bagian dari ritual adat saat kunjungannya ke Lampung. Prosesi itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dikaitkan dengan simbol-simbol politik tertentu. Bahkan dinilai menantang PDIP, partai berlambang kepala banteng.

Baca Juga

Momen Hangat Prabowo-Megawati di Hari Pancasila, Begini Respons PDIP

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengaku tidak memahami secara mendalam tradisi menginjak kepala kerbau yang dilakukan dalam adat masyarakat Lampung. 

"Saya tidak memahami adat istiadat dan budaya masyarakat Lampung, apalagi sampai dikaitkan dengan menginjak kepala kerbau," kata Andreas kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Andreas juga menanggapi anggapan yang mengaitkan prosesi tersebut dengan simbol penghinaan terhadap PDIP. Ia menegaskan bahwa lambang partainya bukan kepala kerbau, melainkan banteng bermoncong putih.

Baca Juga

BREAKING NEWS! Instruksi Megawati: Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Magelang

"Tapi kalau seandainya menginjak kepala kerbau itu, oleh yang menginjak, mau dimaknai sebagai simbolisasi menghina PDI Perjuangan, ha-ha-ha..., maaf, lambang PDI Perjuangan bukan kepala kerbau. Lambang PDI Perjuangan itu banteng moncong putih," ujarnya.

Selain itu, Andreas menilai tidak lazim apabila seorang mantan presiden yang pernah menjadi simbol pemersatu bangsa justru menerima gelar sebagai kepala adat atau raja di suatu daerah. Menurutnya, figur yang pernah memimpin negara seharusnya berada pada level pengabdian yang lebih tinggi.

"Menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat," katanya.

Baca Juga

SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP 2024-2025 Digugat ke PTUN Karena Dinilai Tidak Sesuai Demokrasi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu bahkan menyebut mantan kepala negara seharusnya memperoleh pengakuan yang lebih luas, seperti penghargaan akademik atau pengakuan internasional. Ia pun menyindir bahwa aktivitas yang dilakukan Jokowi masih berada dalam lingkup lokal.

"Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suarakah?" ucapnya.

Editor : Aris