Dirut Bank Mandiri Pastikan Rekening Aktivis Pati yang Diblokir Segera Dipulihkan

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan menyampaikan permintaan maaf terkait penghentian sementara transaksi pada rekening milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi III DPR RI dan Polda Metro Jaya, Rabu (26/8/2026).

Riduan menegaskan Bank Mandiri memahami pentingnya kepercayaan masyarakat dalam menjalankan layanan perbankan. Ia pun menyampaikan permohonan maaf apabila kebijakan terhadap rekening Botok sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang bersangkutan.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan,” kata Riduan dalam jumpa pers tersebut. Ia menambahkan bahwa Bank Mandiri berkomitmen menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para nasabahnya.

Terkait rekening Botok, Riduan memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan untuk mengaktifkan kembali rekening tersebut. Menurut dia, proses pengaktifan dilakukan berdasarkan permintaan dan arahan yang disampaikan Komisi III DPR RI bersama jajaran Polda Metro Jaya.

“Kami akan menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi,” ujar Riduan. 

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya mendesak agar rekening Botok dapat segera dibuka kembali, bahkan jika memungkinkan dilakukan pada hari yang sama. Ia menyebut informasi mengenai penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan logistik aksi unjuk rasa pada Kamis (27/8) menjadi salah satu alasan agar proses pemulihan rekening tidak berlarut-larut.

“Pokoknya segera, maksudnya kalau bisa hari ini, hari ini, ya,” tegas Habiburokhman. 

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menegaskan kepolisian akan menangani persoalan tersebut secara profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Kami menghargai setiap masukan dan pengawasan dari pimpinan serta anggota Komisi III sebagai bagian penting dalam menjaga profesionalisme, kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat,” tutur Asep.

Editor : Aris