Bukan Cuma Kemacetan, Ini Masalah Besar di Balik Integrasi Transportasi Jabodetabek

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Integrasi transportasi Jabodetabek tidak cukup hanya dengan menyatukan layanan antarmoda. Kejelasan kewenangan, skema pendanaan lintas daerah, pengelolaan aset, serta integrasi data dan tarif dinilai menjadi bagian penting agar sistem transportasi kawasan aglomerasi dapat berjalan berkelanjutan.

Persoalan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mekanisme Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” yang digelar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama ViriyaENB melalui program CLEAR Jabodetabek pada 17 September 2026.

Baca Juga

Masyarakat Didorong Beralih ke Transportasi Umum untuk Menekan Konsumsi Energi Fosil

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah di Jabodetabek, operator transportasi publik, serta sejumlah lembaga terkait. Diskusi merupakan kelanjutan pembahasan sebelumnya pada Mei mengenai upaya mengintegrasikan kelembagaan, kewenangan, dan pendanaan transportasi di kawasan Jabodetabek.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah. Sistem transportasi Jabodetabek melayani masyarakat yang bergerak melintasi batas provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pembiayaan layanan, termasuk Public Service Obligation (PSO), membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, mengatakan integrasi kelembagaan perlu dirancang hingga pada mekanisme pendanaan, kerja sama, pengelolaan aset, serta integrasi tarif dan data.

Baca Juga

Transportasi Jabodetabek Belum Terintegrasi, Ini Dampaknya bagi 1,5 Juta Komuter

“Integrasi kelembagaan tidak hanya berbicara mengenai struktur organisasi ataupun pembagian peran dan kewenangan,” kata Gonggomtua, Senin (21/9/2026).

Editor: Hasiholan Siahaan