Oleh sebab itu seharusnya jika secara kualitatif sudah terjadi pelanggaran secara TSM, maka seharusnya pulalah defisini2 dalam TSM ini bisa diberlakukan, tidak sekedar menggunakan "batas psikologis 50%" sebagaimana yg kemarin2 diberlakukan. Misalnya terdapat koreksi perhitungan SIREKAP di 154.541 TPS (dari Total 823.220 TPS) di Pemilu 2024 ini, maka hal tsb saja sudah bernilai 154.461 ÷ 823.220 x 100% alias 18,77%. Apakah angka 18.77 % ini dianggap kecil? Aneh, jumlahnya saja sudah Ratusan ribu TPS bermasalah tsb, bukan hanya puluhan, ribuan, atau hanya ratusan TPS saja.
Demikian juga dgn berbagai penyimpangan (baca: Pelanggaran) UU sebagaimana yg dilakukan oleh SIREKAP yg sudah saya ungkap dalam tulisan2 terdahulu, dimulai dari Penempatan server di Singapura (Aliyun Computing Co.Ltd, yg merupakan bagian dari Alibaba.com), hingga Pemindahannya -secara "diam diam"- ke Indonesia (meski tetap menggunakan Alibaba Cloud), dsb. Hal ini sudah.bisa dilihat sebagai.Upaya TERSTRUKTUR karena perubahan negara tempat keberadaan data tsb (dari Singapura ke Indonesia) adalah pekerjaan yg membutuhkan kondisi tersusun dan diatur rapi, termasuk pengaturan DNS (Domain Name Server) dan IP Address-nya.
Selanjutnya adalah adanya Upaya utk melakukan "Penonaktifan" website kpu.go.id pada tgl 14 Februari 2024 dgn seolah2 diinformasikan bahwa KPU sedang mengalami "Serangan2 Siber" (?) yg sebenarnya pada saat tsb sedang terjadi proses pemuatan data lain yg sudah disiapkan sebelumnya dari json sirek.obj-data.kpu.go.id mulai pukul 19.21 WIB di pemilu2024.kpu.go.id Ini ANEH, karena data2 dari TPS sebenarnya belum ada yg masuk tetapi sudah terinput dgn progres 100% dgn kemenangan pada Paslon tertentu. Hal ini bisa disebut Sangat SISTEMATIS.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
