Tentu ini menjadi beban yang tidak diharap, tapi juga tak dapat ditolak, karena sejatinya biaya perawatan medis bagi kasus seperti Ryan ini mestinya jadi tanggungan LPSK dan pemerintah telah menempatkan dana di sana. Sedangkan pemerintah Aceh tidak punya kemampuan anggaran untuk itu karena anggaran sudah habis menalangi JKA.
Berdasarkan informasi, pihak RSZA sudah memberi tahu di awal kepada keluarga, jika BPJS tidak bisa menanggung. Untuk hal ini layanannya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan perlu untuk melampirkan beberapa persyaratan.
Namun komunikasi yang dilakukan oleh Muhammad Daud, menurut LPSK, korban harus terlebih dahulu terdaftar. Selain itu, akses ke LPSK tidak seperti BPJS yang memang terintegrasi di rumah sakit sehingga lebih mudah di akses.
Haji Uma sendiri dalam hal ini menyoroti kehadiran LPSK di mana masyarakat belum memiliki informasi optimal dalam kasus semacam ini, karena kasus serta saluran informasi layanan tidak dapat akses dengan mudah oleh masyarakat. Sementara kasus yang demikian seperti kekerasan seksual dan penganiayaan, serta kasus terkait lainnya yang menjadi wilayah tanggungan LPSK bisa terjadi kapan saja.
"Kita prihatin atas apa yang terjadi karena kasus serupa bisa terjadi kapan saja dan sesuai aturan itu tidak ditanggung BPJS walaupun tercatat sebagai peserta namun jadi ranahnya LPSK. Masalahnya, banyak masyarakat yang tidak tahu dan saluran akses terhadap layanannya tidak semudah BPJS,” ujar Haji Uma.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
