Lebih lanjut, Sahat menjelaskan melalui Stranas PK, kita dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan adil, meningkatkan efisiensi pemerintah melalui efektif dan efisien mengelola anggaran negara, mengurangi biaya bisnis dengan menghilangkan pungutan liar karena semua berbasis IT, peningkatan kualitas layanan publik karena tiadanya korupsi serta meningkatan kepatuhan dan penegakan hukum.
“Sedangkan NLE merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik di Pelabuhan. Kolaborasi antara pengelolaan pelabuhan dan NLE memastikan bahwa seluruh rantai pasok, dari pelabuhan hingga titik distribusi akhir, dapat berfungsi secara optimal,” jelasnya
Menutup wawancara, Sahat menjelaskan keterkaitan kedua kebijakan tersebut, Stranas PK memasukan aksi reformasi tata kelola pelabuhan dalam salah satu aksi pencegahan korupsi. Tata laksana pelabuhan dan NLE saling terkait dalam upaya menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, transparan, dan terintegrasi.
“Disini Barantin sebagai salah satu institusi yang ada di Pelabuhan yang terkait dengan tindakan pemeriksaan, pengawasan serta pencegahan penyebaran hama penyakit dari komoditas hewan, ikan dan tumbuhan turut mempercepat upaya pengeluaran barang dengan percepatan tindakan karantina melalui Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) dan Joint Inspection antara Karantina dan Bea Cukai, “ ujarnya
Kegiatan sarasehan diisi dengan talkshow dengan menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Stranas Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Febriyantoro, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Budi Prawira, Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis National Logistic Ecosystem (NLE), Rudy Rahmadi, dan Kepala Biro Organisasi dan SDM, Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia, Suwarno Tri Widodo dan juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Badan Karantina Indonesia di lingkup pusat dan UPT.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
